Mataram (Antara NTB)- Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini masih kekurangan ratusan guru yang bersatus pegawai negeri sipil untuk sekolah dasar.
"Berdasarkan data yang ada, kami kekurangan guru sekolah dasar (SD) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 332 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati di Mataram, Rabu.
Nelly mengatakan, kekurangan ratusan guru SD tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun terakhir ini sejak terjadinya moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang direncanakan hingga tahun 2019.
Misalnya, saat ada formasi CPNS, Kota Mataram mengusulkan formasi guru 40 orang, namun yang diakomodasi hanya 10 orang sehingga kekurangannya terus terakumulasi hingga saat ini menjadi 332 orang.
"Sementara guru yang masuk masa pensiun setiap tahunnya terus bertambah, bahkan bisa dikatakan lebih banyak yang pensiun daripada formasi yang terbuka," katanya.
Untuk menyiasati kekurangan guru itu, pihak sekolah memerankan guru kontrak yang dibayar dari bantuan operasional sekolah (BOS).
"Bagi sekolah yang kekurangan guru, memang dibolehkan mengangkat guru kontrak yang gajinya bersumber dari BOS, tapi persentase gajinya sudah ditentukan," katanya.
Di samping itu, SD juga tidak memiliki tenaga di bagian tata usaha sehingga jika ada pendataan aset maupun keuangan, gurulah yang turun tangan.
"Padahal, itu bukan menjadi tugas pokok dan fungsi guru dan akibatnya jam mengajar guru menjadi terganggu. Ini juga penting menjadi perhatian kita," katanya.
Selain guru, lanjut mantan Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram ini, Kota Mataram saat ini juga kekurangan sejumlah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kota Mataram.
"Laporan Direktur RSUD Kota Mataram, mereka membutuhkan tambahan sekitar delapan dokter spesialis untuk mendukung kelancaran pelayanan di RSUD," katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk guru dan dokter spesialis tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya akan bersurat ke pemerintah guna mengusulkan formasi CPNS.
"Harapannya, target moratorium CPNS bisa segera terbuka dan kami dapat memenuhi kekurangan tenaga guru serta tenaga-tenanga ahli lainnya," katanya. (*)
"Berdasarkan data yang ada, kami kekurangan guru sekolah dasar (SD) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 332 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati di Mataram, Rabu.
Nelly mengatakan, kekurangan ratusan guru SD tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun terakhir ini sejak terjadinya moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang direncanakan hingga tahun 2019.
Misalnya, saat ada formasi CPNS, Kota Mataram mengusulkan formasi guru 40 orang, namun yang diakomodasi hanya 10 orang sehingga kekurangannya terus terakumulasi hingga saat ini menjadi 332 orang.
"Sementara guru yang masuk masa pensiun setiap tahunnya terus bertambah, bahkan bisa dikatakan lebih banyak yang pensiun daripada formasi yang terbuka," katanya.
Untuk menyiasati kekurangan guru itu, pihak sekolah memerankan guru kontrak yang dibayar dari bantuan operasional sekolah (BOS).
"Bagi sekolah yang kekurangan guru, memang dibolehkan mengangkat guru kontrak yang gajinya bersumber dari BOS, tapi persentase gajinya sudah ditentukan," katanya.
Di samping itu, SD juga tidak memiliki tenaga di bagian tata usaha sehingga jika ada pendataan aset maupun keuangan, gurulah yang turun tangan.
"Padahal, itu bukan menjadi tugas pokok dan fungsi guru dan akibatnya jam mengajar guru menjadi terganggu. Ini juga penting menjadi perhatian kita," katanya.
Selain guru, lanjut mantan Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram ini, Kota Mataram saat ini juga kekurangan sejumlah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kota Mataram.
"Laporan Direktur RSUD Kota Mataram, mereka membutuhkan tambahan sekitar delapan dokter spesialis untuk mendukung kelancaran pelayanan di RSUD," katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk guru dan dokter spesialis tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya akan bersurat ke pemerintah guna mengusulkan formasi CPNS.
"Harapannya, target moratorium CPNS bisa segera terbuka dan kami dapat memenuhi kekurangan tenaga guru serta tenaga-tenanga ahli lainnya," katanya. (*)