Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut regulasi mengenai penambahan kepemilikan saham Pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 51 persen menjadi 61 persen sedang disiapkan.
"Iya kan masih ditunggu, ya mudah-mudahan cepat," kata Arifin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3) malam.
Terkait dengan penambahan saham tersebut, perlu adanya revisi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Saat ditanya apakah regulasi tersebut bisa dikeluarkan bulan ini, Arifin pun mengharapkan demikian.
"Mudah-mudahan," kata dia singkat.
Sementara, mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan negosiasi kepemilikan saham 61 persen itu dapat selesai pada Juni 2024, Arifin juga menargetkan dapat selesai pada bulan tersebut.
"Ya harus Juni," ujar Arifin.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan dana lagi dalam proses penambahan saham tersebut.
"Pemerintah tidak keluar duit lagi," katanya pula.
Usai menghadiri Pembukaan Kongres ke-12 HikmahBudhi di Jakarta, Kamis, Presiden Jokowi meyakini bahwa kepemilikan saham sebesar 61 persen dapat terealisasi setelah negosiasi dengan PT Freeport Indonesia mencapai titik temu.
Selain itu, Pemerintah juga tengah menyelesaikan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan," kata Presiden Jokowi pula.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kunjungan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson, President Freeport McMoRan Kathleen Quirk, dan Direktur Utama PTFI Tony Wenas, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang.
Saat dikonfirmasi bahwa pertemuan itu membahas soal perpanjangan izin tambang PTFI, Tony mengaku hal tersebut sebelumnya sudah dibahas di Washington DC, AS, pada November 2023 lalu.
Baca juga: Kementerian ESDM bantu 100 unit lampu PJU di Lombok Tengah
Baca juga: Reaktivasi sesar tua picu Gempa Tuban, kata Badan Geologi
"Ya kan di Washington DC juga sudah dibahas," ujar Tony.
Pada 13 November 2023, Presiden Jokowi menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di sela lawatan di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.
"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir," ujar Presiden Jokowi kepada Richard Adkerson saat itu.
"Iya kan masih ditunggu, ya mudah-mudahan cepat," kata Arifin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3) malam.
Terkait dengan penambahan saham tersebut, perlu adanya revisi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Saat ditanya apakah regulasi tersebut bisa dikeluarkan bulan ini, Arifin pun mengharapkan demikian.
"Mudah-mudahan," kata dia singkat.
Sementara, mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan negosiasi kepemilikan saham 61 persen itu dapat selesai pada Juni 2024, Arifin juga menargetkan dapat selesai pada bulan tersebut.
"Ya harus Juni," ujar Arifin.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan dana lagi dalam proses penambahan saham tersebut.
"Pemerintah tidak keluar duit lagi," katanya pula.
Usai menghadiri Pembukaan Kongres ke-12 HikmahBudhi di Jakarta, Kamis, Presiden Jokowi meyakini bahwa kepemilikan saham sebesar 61 persen dapat terealisasi setelah negosiasi dengan PT Freeport Indonesia mencapai titik temu.
Selain itu, Pemerintah juga tengah menyelesaikan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan," kata Presiden Jokowi pula.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kunjungan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson, President Freeport McMoRan Kathleen Quirk, dan Direktur Utama PTFI Tony Wenas, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang.
Saat dikonfirmasi bahwa pertemuan itu membahas soal perpanjangan izin tambang PTFI, Tony mengaku hal tersebut sebelumnya sudah dibahas di Washington DC, AS, pada November 2023 lalu.
Baca juga: Kementerian ESDM bantu 100 unit lampu PJU di Lombok Tengah
Baca juga: Reaktivasi sesar tua picu Gempa Tuban, kata Badan Geologi
"Ya kan di Washington DC juga sudah dibahas," ujar Tony.
Pada 13 November 2023, Presiden Jokowi menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di sela lawatan di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.
"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir," ujar Presiden Jokowi kepada Richard Adkerson saat itu.