Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kementerian yang ia pimpin tidak terkait dengan Pemilu 2024.
Muhadjir, saat memaparkan keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat, mengatakan pelaksanaan program telah direncanakan sejak awal.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” ucap Muhadjir di atas mimbar.
Baca juga: MK tak panggil Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024, begini penjelasannya
Di hadapan delapan hakim konstitusi, Muhadjir mengatakan program kunjungan kerja yang dilakukan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Ia kemudian menjelaskan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan yang dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong, Jawa Timur. Kunjungan kerja tersebut, kata dia, bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan.
Kemenko PMK ketika itu menangani masalah sanitasi dan pengerukan sungai, memastikan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan, pengerukan dermaga, dan pembangunan mercusuar yang berkoordinasi dengan kementerian serta pihak yang terkait.
Selain itu, dia juga menjabarkan terkait kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Baca juga: Empat menteri berikan keterangan pada sidang sengketa Pilpres di MK
Dia mengatakan Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang dilatih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, sehingga perlu dilakukan kunjungan kerja untuk memastikan program pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi agar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah berdialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik,” tutur Muhadjir.
Muhadjir mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenko PMK yang telah direncanakan sebelumnya.
Baca juga: Sudirman Said meminta empat menteri wajib penuhi panggilan MK
“Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasi, sinkronisasi, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan,” ucap dia.
Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Empat menteri dipanggil untuk memberikan keterangan dan dilami lebih jauh oleh hakim konstitusi dalam sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga: Otto: Kehadiran empat menteri jadi berkah Prabowo-Gibran
Muhadjir, saat memaparkan keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat, mengatakan pelaksanaan program telah direncanakan sejak awal.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” ucap Muhadjir di atas mimbar.
Baca juga: MK tak panggil Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024, begini penjelasannya
Di hadapan delapan hakim konstitusi, Muhadjir mengatakan program kunjungan kerja yang dilakukan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Ia kemudian menjelaskan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan yang dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong, Jawa Timur. Kunjungan kerja tersebut, kata dia, bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan.
Kemenko PMK ketika itu menangani masalah sanitasi dan pengerukan sungai, memastikan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan, pengerukan dermaga, dan pembangunan mercusuar yang berkoordinasi dengan kementerian serta pihak yang terkait.
Selain itu, dia juga menjabarkan terkait kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Baca juga: Empat menteri berikan keterangan pada sidang sengketa Pilpres di MK
Dia mengatakan Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang dilatih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, sehingga perlu dilakukan kunjungan kerja untuk memastikan program pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi agar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah berdialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik,” tutur Muhadjir.
Muhadjir mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenko PMK yang telah direncanakan sebelumnya.
Baca juga: Sudirman Said meminta empat menteri wajib penuhi panggilan MK
“Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasi, sinkronisasi, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan,” ucap dia.
Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Empat menteri dipanggil untuk memberikan keterangan dan dilami lebih jauh oleh hakim konstitusi dalam sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga: Otto: Kehadiran empat menteri jadi berkah Prabowo-Gibran