Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh gubernur agar mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
"Dukungan ini tidak hanya terbatas pada gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan PON XXI. Namun, gubernur lainnya yang mengirim peserta PON juga harus mendukung terutama terhadap kebutuhan masing-masing kontingen," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal ini mengingat kebutuhan akomodasi kontingen dipenuhi melalui skema berbagi pembiayaan, yakni 50 persen dari daerah penyelenggara dan sisanya daerah peserta. Untuk itu, dia meminta pemerintah provinsi perlu menghitung dan mengalokasikan kebutuhan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk dalam APBD Perubahan.
"Tolong biaya sharing 50 persen tadi baru dapat angka 400 ribu per orang, baik atlet maupun ofisial, jadi nanti masing-masing daerah agar menghitung bahwa 200 ribu-nya akan ditanggung oleh provinsi gubernur 36 provinsi," ujarnya.
Tito juga menegaskan pemerintah provinsi perlu berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di daerahnya masing-masing terkait kebutuhan persiapan, baik pelatihan maupun lainnya.
Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung kemenangan masing-masing kontingen, sehingga menjadi kebanggaan bagi daerah yang bertanding.
"Mohon rekan-rekan media mungkin bisa sampaikan kepada publik, (kebutuhan biaya) ini menjadi beban daripada teman-teman gubernur, selain saya juga akan saya sampaikan dalam zoom meeting dan tertulis langsung kepada teman-teman gubernur lain," ucap Tito.
Baca juga: Kejati NTB pastikan pemeriksaan stafsus Gubernur selesai tahap penyelidikan
Baca juga: Kemendagri serahkan DP4 kepada KPU
Di lain sisi, dirinya mendorong kepala daerah untuk memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang meraih prestasi dalam PON XXI, baik berupa dana, beasiswa, atau lainnya.
"Kami akan mengimbau rekan gubernur, tapi ini kan juga bagus ini mau pilkada (nanti) November, otomatis kalau diberikan penghargaan elektabilitas bisa naiklah gitu," tuturnya.
"Dukungan ini tidak hanya terbatas pada gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan PON XXI. Namun, gubernur lainnya yang mengirim peserta PON juga harus mendukung terutama terhadap kebutuhan masing-masing kontingen," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal ini mengingat kebutuhan akomodasi kontingen dipenuhi melalui skema berbagi pembiayaan, yakni 50 persen dari daerah penyelenggara dan sisanya daerah peserta. Untuk itu, dia meminta pemerintah provinsi perlu menghitung dan mengalokasikan kebutuhan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk dalam APBD Perubahan.
"Tolong biaya sharing 50 persen tadi baru dapat angka 400 ribu per orang, baik atlet maupun ofisial, jadi nanti masing-masing daerah agar menghitung bahwa 200 ribu-nya akan ditanggung oleh provinsi gubernur 36 provinsi," ujarnya.
Tito juga menegaskan pemerintah provinsi perlu berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di daerahnya masing-masing terkait kebutuhan persiapan, baik pelatihan maupun lainnya.
Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung kemenangan masing-masing kontingen, sehingga menjadi kebanggaan bagi daerah yang bertanding.
"Mohon rekan-rekan media mungkin bisa sampaikan kepada publik, (kebutuhan biaya) ini menjadi beban daripada teman-teman gubernur, selain saya juga akan saya sampaikan dalam zoom meeting dan tertulis langsung kepada teman-teman gubernur lain," ucap Tito.
Baca juga: Kejati NTB pastikan pemeriksaan stafsus Gubernur selesai tahap penyelidikan
Baca juga: Kemendagri serahkan DP4 kepada KPU
Di lain sisi, dirinya mendorong kepala daerah untuk memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang meraih prestasi dalam PON XXI, baik berupa dana, beasiswa, atau lainnya.
"Kami akan mengimbau rekan gubernur, tapi ini kan juga bagus ini mau pilkada (nanti) November, otomatis kalau diberikan penghargaan elektabilitas bisa naiklah gitu," tuturnya.