Denpasar (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Bali menemukan penyebab elpiji tiga kilogram langka dan terus membuka komunikasi dengan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan Pertamina.
“Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Hiswana Migas dan Pertamina tidak ada pengurangan kuota elpiji 3 kilogram untuk wilayah Bali pada tahun 2024, hanya saja tahun ini ada penambahan jumlah pangkalan,” kata Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan di Denpasar, Rabu.
Ia menyampaikan setelah berkoordinasi dengan organisasi wiraswasta minyak dan gas mitra resmi Pertamina itu, di dapat bahwa kelangkaan elpiji berkaitan dengan penambahan hampir 900 pangkalan.
“Dari 3.500 di tahun 2023 menjadi 4.400 pada tahun 2024, karena jumlah pangkalan bertambah, maka jatah yang diterima setiap pangkalan berkurang,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Bali sendiri sudah menyiasati dengan mengubah distribusi elpiji 3 kilogram, yaitu dengan menyalurkan gas bersubsidi dari wilayah yang tidak mengalami kelangkaan ke wilayah yang kekurangan stok seperti Denpasar.
Kelangkaan elpiji 3 kilogram sendiri terjadi sejak dua pekan terakhir dan paling terasa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, bahkan di tingkat pengecer harganya sempat menembus Rp30.000.
Di balik penambahan pangkalan yang membuat sebaran elpiji meluas, Disnaker dan ESDM Bali mengingatkan bahwa saat ini pemerintah mulai memberlakukan pembelian elpiji 3 kilogram dengan syarat NIK.
Regulasi ini menurutnya bisa mengendalikan dan mendata penerima elpiji melon sehingga tepat sasaran, namun pembeliannya harus dilakukan di pangkalan.
Baca juga: Mendag cabut izin SPBE jika kurangi takaran elpiji 3 kg
Baca juga: Polres Bima Kota bongkar kasus pengoplosan gas Elpiji
“Seiring dengan pemberlakuan regulasi pembelian elpiji 3 kilogram, tim gabungan Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota secara intens turun melakukan monitoring dan evaluasi,” kata dia.
Selain itu, untuk sementara dalam menyikapi keluhan masyarakat, Pemprov Bali turun lapangan melakukan operasi pasar sambil terus berkoordinasi dengan Hiswana Migas untuk mencari solusi atas kondisi kelangkaan ini.
“Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Hiswana Migas dan Pertamina tidak ada pengurangan kuota elpiji 3 kilogram untuk wilayah Bali pada tahun 2024, hanya saja tahun ini ada penambahan jumlah pangkalan,” kata Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan di Denpasar, Rabu.
Ia menyampaikan setelah berkoordinasi dengan organisasi wiraswasta minyak dan gas mitra resmi Pertamina itu, di dapat bahwa kelangkaan elpiji berkaitan dengan penambahan hampir 900 pangkalan.
“Dari 3.500 di tahun 2023 menjadi 4.400 pada tahun 2024, karena jumlah pangkalan bertambah, maka jatah yang diterima setiap pangkalan berkurang,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Bali sendiri sudah menyiasati dengan mengubah distribusi elpiji 3 kilogram, yaitu dengan menyalurkan gas bersubsidi dari wilayah yang tidak mengalami kelangkaan ke wilayah yang kekurangan stok seperti Denpasar.
Kelangkaan elpiji 3 kilogram sendiri terjadi sejak dua pekan terakhir dan paling terasa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, bahkan di tingkat pengecer harganya sempat menembus Rp30.000.
Di balik penambahan pangkalan yang membuat sebaran elpiji meluas, Disnaker dan ESDM Bali mengingatkan bahwa saat ini pemerintah mulai memberlakukan pembelian elpiji 3 kilogram dengan syarat NIK.
Regulasi ini menurutnya bisa mengendalikan dan mendata penerima elpiji melon sehingga tepat sasaran, namun pembeliannya harus dilakukan di pangkalan.
Baca juga: Mendag cabut izin SPBE jika kurangi takaran elpiji 3 kg
Baca juga: Polres Bima Kota bongkar kasus pengoplosan gas Elpiji
“Seiring dengan pemberlakuan regulasi pembelian elpiji 3 kilogram, tim gabungan Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota secara intens turun melakukan monitoring dan evaluasi,” kata dia.
Selain itu, untuk sementara dalam menyikapi keluhan masyarakat, Pemprov Bali turun lapangan melakukan operasi pasar sambil terus berkoordinasi dengan Hiswana Migas untuk mencari solusi atas kondisi kelangkaan ini.