Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menegakkan aturan terhadap aktivitas di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan memproses secara hukum jika ada dugaan aktivitas penambangan ilegal.
"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui rekaman suara diterima di Jakarta, Kamis.
Bahlil menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal. Namun demikian, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menurunkan tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP. Namun demikian, Bahlil mengaku tidak mengikuti acara itu.
Saat ditanya lebih lanjut soal aktivitas pertambangan nikel di wilayah itu, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya hanya menangani rekomendasi terhadap hilirisasi nikel. Untuk pengamanan dan fasilitas objek di bandara, Bahlil menegaskan ada kementerian teknis yang memiliki kewenangan.
Baca juga: Menteri ESDM Bahlil lapor Presiden soal PLTS tiap desa
"Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis," kata Bahlil.
Adapun Kementerian Perhubungan menegaskan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.
Baca juga: Pemerintah memutuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026
Kepastian ini disampaikan menyusul polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya sudah menurunkan sejumlah personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional sesuai ketentuan.
