Lombok Utara (ANTARA) - Krisis air bersih yang melanda Gili Meno selama tiga pekan terakhir berdampak serius pada 125 usaha akomodasi dan restoran di pulau kecil tersebut.
Ketua Gili Hotel Asosiasi (GHA), Lalu Kusnawan, menyatakan bahwa krisis air bersih melumpuhkan aktivitas pariwisata di Gili Meno, yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Akar permasalahan krisis ini terletak pada persoalan hukum yang menimpa PT GNE (BUMD NTB) dan PT BAL yang sebelumnya melayani jasa penyediaan air bersih di Gili Meno.
Kusnawan mempertanyakan lambatnya penanganan krisis tersebut, mengingat air bersih merupakan kebutuhan vital bagi sektor pariwisata.
"Kami mohon kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Air adalah kebutuhan dasar, dan tanpa air, hotel tidak dapat menerima tamu," katanya Ketika dihubungi dari Mataram, Jumat.
Dampak krisis air bersih ini semakin terasa berat bagi para pengusaha karena tingginya biaya pengadaan air dari luar pulau. Pengusaha harus mengeluarkan sekitar Rp2,5 juta per hari untuk mendatangkan air bersih, yang tentu saja memberatkan operasional mereka.
Situasi ini diperparah dengan kondisi pasca pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih. Para pelaku usaha pariwisata masih berjuang untuk bangkit, dan krisis air bersih ini menjadi hambatan besar bagi upaya pemulihan tersebut.
"Kami mohon dukungan dari pemerintah, bukan hambatan. Krisis ini bukan alasan bagi kami untuk tidak memenuhi kewajiban pajak, gaji karyawan dan lainnya," ujar Kusnawan.
GHA mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan cepat untuk menyelesaikan krisis air bersih di Gili Meno. Solusi jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan pasokan air bersih yang berkelanjutan dan terhindar dari gangguan di masa depan.
Baca juga: Pemprov NTB atensi persoalan krisis air di KSPN Gili Tramena
Baca juga: Walhi soroti dugaan kerusakan mangrove dan penimbunan Danau Gili Meno
Sementara itu, Pelaksana harian Direktur Utama PT Gerbang NTB Emas (GNE), M Ihsanul Wathony yang dimintai keterangannya terkait penghentian sementara aliran air bersih ke Gili Meno, mengatakan pihaknya sebagai BUMD NTB hanya pemegang izin saja, sementara instalasi air adalah milik PT BAL.
"Kami no komen soal aktivasi tersebut. Kami atas nama pribadi juga sangat prihatin atas kendala yang dihadapi masyarakat Gili Meno, kami mohon maaf tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan kami terbatas," katanya.
Ketua Gili Hotel Asosiasi (GHA), Lalu Kusnawan, menyatakan bahwa krisis air bersih melumpuhkan aktivitas pariwisata di Gili Meno, yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Akar permasalahan krisis ini terletak pada persoalan hukum yang menimpa PT GNE (BUMD NTB) dan PT BAL yang sebelumnya melayani jasa penyediaan air bersih di Gili Meno.
Kusnawan mempertanyakan lambatnya penanganan krisis tersebut, mengingat air bersih merupakan kebutuhan vital bagi sektor pariwisata.
"Kami mohon kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Air adalah kebutuhan dasar, dan tanpa air, hotel tidak dapat menerima tamu," katanya Ketika dihubungi dari Mataram, Jumat.
Dampak krisis air bersih ini semakin terasa berat bagi para pengusaha karena tingginya biaya pengadaan air dari luar pulau. Pengusaha harus mengeluarkan sekitar Rp2,5 juta per hari untuk mendatangkan air bersih, yang tentu saja memberatkan operasional mereka.
Situasi ini diperparah dengan kondisi pasca pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih. Para pelaku usaha pariwisata masih berjuang untuk bangkit, dan krisis air bersih ini menjadi hambatan besar bagi upaya pemulihan tersebut.
"Kami mohon dukungan dari pemerintah, bukan hambatan. Krisis ini bukan alasan bagi kami untuk tidak memenuhi kewajiban pajak, gaji karyawan dan lainnya," ujar Kusnawan.
GHA mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan cepat untuk menyelesaikan krisis air bersih di Gili Meno. Solusi jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan pasokan air bersih yang berkelanjutan dan terhindar dari gangguan di masa depan.
Baca juga: Pemprov NTB atensi persoalan krisis air di KSPN Gili Tramena
Baca juga: Walhi soroti dugaan kerusakan mangrove dan penimbunan Danau Gili Meno
Sementara itu, Pelaksana harian Direktur Utama PT Gerbang NTB Emas (GNE), M Ihsanul Wathony yang dimintai keterangannya terkait penghentian sementara aliran air bersih ke Gili Meno, mengatakan pihaknya sebagai BUMD NTB hanya pemegang izin saja, sementara instalasi air adalah milik PT BAL.
"Kami no komen soal aktivasi tersebut. Kami atas nama pribadi juga sangat prihatin atas kendala yang dihadapi masyarakat Gili Meno, kami mohon maaf tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan kami terbatas," katanya.