Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku tidak yakin atas hasil laporan sensus prevalensi stunting yang turun sebesar 0,1 persen di tahun 2023.
"Survei itu pasti ada standar error. Karena itu, berdasar strategi surveinya, metodologinya, samplingnya, itu sangat berpengaruh," kata Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Muhadjir yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting menyebutkan, data sensus dapat dipertanggungjawabkan manakala didukung oleh tenaga terlatih, alat berstandar nasional, serta teknologi terkini pemantauan kondisi ibu hamil.
"Sementara, sebesar 90 persen kebutuhan tersebut baru dipenuhi secara bertahap oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun ini," kata Muhadjir menambahkan.
Seperti diketahui Survei Kesehatan Indonesia (KSI) melaporkan persentase prevalensi stunting di Tanah Air sejak 2014 mencapai 37 persen, dan berhasil ditekan ke angka 21 persen dari total populasi balita dalam kurun 9 tahun terakhir.
Baca juga: Menko PMK tinjau pemondokkan jamaah haji
Baca juga: Kepala sekolah pastikan kendaraan aman sebelum studi tur
Rata-rata penurunan prevalensi stunting mencapai 2,72 persen per tahun. Kecuali, pada 2023 yang relatif kecil di angka 0,1 persen. Sementara, pemerintah menargetkan penurunan persentase stunting di tahun ini bisa mencapai 14 persen.
"Kalau 2023 0,1 persen, lha itu akan kita cari duduk masalahnya di mana. Kalau memang itu angka riil, kita melakukan langkah yang lebih optimal lagi," katanya.
"Survei itu pasti ada standar error. Karena itu, berdasar strategi surveinya, metodologinya, samplingnya, itu sangat berpengaruh," kata Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Muhadjir yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting menyebutkan, data sensus dapat dipertanggungjawabkan manakala didukung oleh tenaga terlatih, alat berstandar nasional, serta teknologi terkini pemantauan kondisi ibu hamil.
"Sementara, sebesar 90 persen kebutuhan tersebut baru dipenuhi secara bertahap oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun ini," kata Muhadjir menambahkan.
Seperti diketahui Survei Kesehatan Indonesia (KSI) melaporkan persentase prevalensi stunting di Tanah Air sejak 2014 mencapai 37 persen, dan berhasil ditekan ke angka 21 persen dari total populasi balita dalam kurun 9 tahun terakhir.
Baca juga: Menko PMK tinjau pemondokkan jamaah haji
Baca juga: Kepala sekolah pastikan kendaraan aman sebelum studi tur
Rata-rata penurunan prevalensi stunting mencapai 2,72 persen per tahun. Kecuali, pada 2023 yang relatif kecil di angka 0,1 persen. Sementara, pemerintah menargetkan penurunan persentase stunting di tahun ini bisa mencapai 14 persen.
"Kalau 2023 0,1 persen, lha itu akan kita cari duduk masalahnya di mana. Kalau memang itu angka riil, kita melakukan langkah yang lebih optimal lagi," katanya.