Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendukung peran kepemimpinan Malaysia, yang akan menjadi ketua ASEAN tahun depan, dalam membantu menyelesaikan krisis di Myanmar.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan di Kuala Lumpur, Rabu, Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan harapan agar Malaysia bisa mempertahankan keberlanjutan pendekatan inklusif yang telah diterapkan Indonesia selama kepemimpinannya di ASEAN pada 2023.
“Keinginan untuk dialog yang inklusif kita lihat belum ada. Untuk itu, kami sepakat untuk terus memperkuat persatuan pemangku kepentingan dalam dialog inklusif, memperluas bantuan kemanusiaan yang inklusif pula dan tidak terpolitisasi, serta mendorong dukungan dan sinergi dari komunitas internasional dalam upaya yang dilakukan oleh ASEAN,” kata Retno dalam transkrip keterangan persnya.
Dia pun kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) yang menjadi rujukan dalam penyelesaian krisis politik di Myanmar, melalui mekanisme troika.
Mekanisme troika yang dijalankan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun lalu, Laos sebagai ketua ASEAN tahun ini, dan Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun depan, dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penanganan isu Myanmar.
Selain isu Myanmar, menlu Indonesia dan Malaysia juga berbagi keprihatinan yang sama terhadap situasi di Palestina. Retno menuturkan bahwa kedua negara memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Baca juga: Menlu Retno Marsudi hadiri pertemuan Doha III
Baca juga: Pertemuan Menlu Wang Yi-Menko Luhut contoh keeratan hubungan
Untuk itu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus bersikap tegas dan aktif di berbagai forum internasional seperti OKI, PBB, dan jalur multilateral lainnya, serta secara bilateral akan terus mendukung Palestina.
“Saya sampaikan bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya untuk memastikan adanya gencatan senjata yang segera dan permanen, tersampaikannya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan persiapan bagi dibentuknya negara Palestina—termasuk masalah pengakuan dan keanggotaan penuh di PBB—serta tentunya kita akan terus dorong implementasi dari two-state solution,” ujar Retno.