Vientiane, Laos (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan perwakilan Myanmar di KTT ASEAN tidak akan memengaruhi keputusan ASEAN untuk mendorong Junta Militer melaksanakan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan penyelesaian krisis tersebut.
Dalam KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Junta Militer Myanmar mengirimkan perwakilan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, untuk pertama kalinya dalam tiga tahun sejak kudeta tahun 2021.
"Walaupun Myanmar hadir pada tingkat KTT dan juga pertemuan para menteri luar negeri, namun apabila ada proses pengambilan keputusan, maka Myanmar tidak boleh mem-block proses pengambilan keputusan," kata Menlu Retno dalam keterangan pers di sela-sela KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu (9/10).
Menlu Retno mengatakan bahwa sejak krisis di Myanmar terjadi pada 2021, para pemimpin ASEAN memutuskan tidak mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan. Namun, Myanmar tidak diperbolehkan mengirim perwakilan politisnya.
Hal itu dilakukan agar Myanmar tidak menghambat kerja ASEAN secara keseluruhan, dan tidak diperkenankan untuk mengambil maupun menolak keputusan yang ditetapkan para pemimpin ASEAN.
Baca juga: Pemerintah komitmen mendorong kesetaraan gender
Sejak Keketuaan Brunei Darussalam Tahun 2021, Kamboja Tahun 2022 dan Indonesia Tahun 2023, Myanmar memutuskan tidak mengirimkan perwakilan pada pertemuan tingkat tinggi tahunan itu.
"Aturannya sama, tetapi Myanmar mensikapinya berbeda. Kalau di bawah keketuaan Brunei, Kamboja dan Indonesia, Myanmar memutuskan untuk tidak mengirim (perwakilan non politis). Tetapi di tahun ini dia memutuskan untuk mengirim. Tetapi tetap tidak mengubah keputusan ASEAN. Bahwa yang hadir di situ adalah (perwakilan) non political level," kata Menlu.
Di sisi lain, ada atau tidaknya perwakilan non politis yang dikirim Myanmar tidak mengubah keputusan bahwa Konsensus Lima Poin (Five Point Consensus/5PC) harus tetap dijalankan.
Baca juga: Menteri PPPA Bintang mendorong kebijakan dukung upah layak pekerja perawatan
Konsensus Lima Poin itu, kata Retno, telah sejalan dan didukung oleh dunia internasional, dengan ditunjuknya Mantan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sebagai utusan khusus PBB untuk Myanmar.
"Saya tidak tahu pertimbangan mereka apa. Tetapi yang dapat saya sampaikan, ini (Konsensus Lima Poin) harus dijalankan," kata Retno.
Perwakilan Myanmar di KTT ASEAN tak pengaruhi konsensus 5 poin
(dari kanan) Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Sonexay Siphandone, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar Aung Kyaw Moe bergandengan tangan saat foto bersama pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 dan ke-45 ASEAN 2024 di National Convention Center, Vientiane, Laos, Rabu (9/10/2024). KTT ASEAN 2024 akan berlangsung pada 8-11 Oktober 2024 dengan tema ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/wpa.
