Junta Myanmar memulai gelar tahap kedua pemilu di tengah krisis politik

Istanbul (ANTARA) - Junta militer Myanmar, Minggu, memulai tahap kedua pemilihan umum multipartai dengan membuka tempat pemungutan suara di 100 kotapraja di seluruh negeri, lapor surat kabar The Irrawaddy.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing meninjau proses pemungutan suara di sejumlah TPS di Kotapraja Hlaing dan Insein, Yangon, seiring dimulainya tahap kedua pemilu di 12 dari 14 wilayah dan negara bagian Myanmar.

Pemilihan umum ini digelar dalam tiga tahap. Tahap pertama, yang merupakan pemilu pertama sejak kudeta militer 2021, dilaksanakan pada 28 Desember di 102 kotapraja. Tahap terakhir dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari di 63 kotapraja, lapor kantor berita China, Xinhua.

Setelah tahap pertama, Komisi Pemilihan Umum Persatuan (UEC) menyatakan lebih dari 100 wakil terpilih untuk Pyithu Hluttaw atau Majelis Rendah, lebih dari 30 wakil untuk Amyotha Hluttaw atau Majelis Tinggi, serta lebih dari 100 anggota untuk parlemen wilayah dan negara bagian.

Baca juga: Myanmar menangkap 1.590 WNA dalam operasi pusat penipuan daring

Pemilu ini bertujuan memilih anggota Parlemen Persatuan yang terdiri atas Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw, serta parlemen negara bagian dan wilayah. Parlemen Persatuan yang terbentuk nantinya akan memilih seorang presiden, yang kemudian membentuk pemerintahan Persatuan yang baru.

Baca juga: Prabowo sarankan ASEAN kirim tim memastikan transparansi pemilu Myanmar

Myanmar telah berada di bawah pemerintahan darurat selama lebih dari empat tahun sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Partai NLD sebelumnya memenangkan pemilihan umum pada November 2020, hasil yang kemudian dibatalkan oleh militer dengan alasan kecurangan, tuduhan yang dibantah oleh pengamat independen. Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan total 664 kursi, terdiri atas 440 kursi di majelis rendah dan 224 kursi di majelis tinggi, di mana seperempat kursi secara konstitusional dialokasikan bagi militer.

Sumber: Anadolu