Jakarta (ANTARA) -
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengklaim bahwa Ridwan Kamil ingin menggaet Bima Arya menjadi wakilnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024.
Menurutnya isu-isu tersebut sering didengarnya dalam perbincangan politik pada akhir-akhir ini. Adapun nama Mantan Wali Kota Bogor menurutnya menjadi salah satu dari dua kader yang disiapkan PAN untuk disodorkan di Pilkada Jawa Barat.
"Kita sudah putuskan untuk mengusung, mendorong Kang Bima Arya dan Teh Desi Ratnasari untuk cagub (calon gubernur) maupun cawagub (calon wakil gubernur) di Pilkada Jawa Barat," kata Eddy di Jakarta, Rabu.
Dengan adanya kabar niatan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat 2018-2023 itu, kini menurutnya PAN memiliki kesempatan untuk melenggang ke Jawa Barat.
Hal itu, kata dia, merupakan salah satu fokus bagi PAN karena Jawa Barat merupakan daerah yang strategis bagi peta perpolitikan.
Hal itu, kata dia, merupakan salah satu fokus bagi PAN karena Jawa Barat merupakan daerah yang strategis bagi peta perpolitikan.
Dia menilai bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan pemilih terbesar di Indonesia. Dengan begitu, dia memperkirakan seluruh partai politik pasti akan menurunkan kader-kader terbaiknya di provinsi tersebut.
Baca juga: Babak akhir KASN menjelang Pilkada Serentak 2024
Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya peran DPRD sukseskan Pilkada
Baca juga: Babak akhir KASN menjelang Pilkada Serentak 2024
Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya peran DPRD sukseskan Pilkada
"Dan kita turunkan kader terbaik kita yang bernama Kang Bima Arya Sugiarto dan Desi Ratnasari," katanya.
Walaupun begitu, menurutnya komunikasi politik dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju menurutnya terus terjalin dalam menghadapi Pilkada 2024. Menurutnya koalisi tersebut telah berkomitmen untuk mendukung calon secara bersama-sama, termasuk untuk di Jawa Barat.
"Ya kita sudah menggodok nama-nama yang ada di PAN ini sudah cukup lama, jadi saya kira ini yang akan kita dorong," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.