Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tergantung progres pembangunan di lapangan.
Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Presiden memberi keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afganistan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.
Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga merespons terkait rencana berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Menurutnya, jika ketersediaan air hingga listrik di IKN sudah siap maka ia pun menyatakan siap untuk berkantor di sana.
"Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah," ujar Presiden.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.
Baca juga: Konsultan properti nilai Jakarta tak kehilangan daya tarik
Baca juga: BNPT sosialisasi dan pra-audit standar pengamanan hotel
"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, Senin (24/6).
Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.
"Ya kan ada air, ada bandara. Kemarin bandara (ditargetkan) bisa selesai Agustus lah ya, dan hasil informasi yang saya dapat tentunya masih perlu penyempurnaan," tuturnya.
Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Presiden memberi keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afganistan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.
Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga merespons terkait rencana berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Menurutnya, jika ketersediaan air hingga listrik di IKN sudah siap maka ia pun menyatakan siap untuk berkantor di sana.
"Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah," ujar Presiden.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.
Baca juga: Konsultan properti nilai Jakarta tak kehilangan daya tarik
Baca juga: BNPT sosialisasi dan pra-audit standar pengamanan hotel
"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, Senin (24/6).
Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.
"Ya kan ada air, ada bandara. Kemarin bandara (ditargetkan) bisa selesai Agustus lah ya, dan hasil informasi yang saya dapat tentunya masih perlu penyempurnaan," tuturnya.