Mataram (ANTARA) - Pengunggah ijazah mantan Presiden Jokowi yang juga politisi PSI, Dian Sandi Utama membantah semua tuduhan yang disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun terhadapnya dalam sebuah dialog bersama Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan yang ditayangkan di salah satu televisi nasional.
Dian Sandi menegaskan tidak ada enam versi ijazah Jokowi seperti yang disampaikan oleh Refly Harun dan dr. Tifa. Karena itu, dirinya menilai apa yang disampaikan Refly Harun tersebut adalah bentuk penggiringan opini.
"Mereka hanya sedang menggiring opini seakan-akan itu semua berbeda," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima ANTARA NTB di Mataram, Selasa.
Menurutnya, ijazah yang diserahkan Jokowi saat mengikuti kontestasi pemilu presiden, Gubernur DKI, dan Wali Kota Solo semua sama dan tidak ada perbedaan.
"Ijazah itu ada 6 sumber bukan 6 versi baik yang diberikan oleh KPU/KPUD, Polda termasuk saya dan semua itu sama. Bagaimana Refli Harun mengatakan "its doesnt make sense" atau ini tidak masuk akal," tegas Dian Sandi.
Baca juga: KIP perintahkan KPU serahkan salinan ijazah Jokowi
Oleh karena itu, Dian Sandi membantah semua tuduhan yang di alamatkan padanya menyusul postingan-nya soal ijazah Jokowi di media sosial pada 1 April 2025 silam. Bahkan, dirinya pun mengaku terheran-terheran masih ada yang percaya dengan mereka.
"Saya membantah dengan keras tudingan mereka yang mengatakan bahwa saya menjebak mereka oleh postingan pada 1 april lalu. Semua itu salah mereka sendiri yang sembrono menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, padahal sumber penelitian mereka dari dari media sosial," katanya.
Diketahui pada tayangan dialog yang ditayangkan di salah satu televisi nasional dengan menghadirkan Refly Harun bersama Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Refly Harun, mengatakan ijazah yang ditampilkan Dian Sandi Utama berbeda dengan apa yang ditunjukkan dalam gelar perkara khusus lantaran yang diunggah Dian Sandi tanpa water mark (tanda air) dan tanpa emboss.
"Dan itu lah yang kemudian yang di ambil Dirtipidum dan itu yang disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPU dan KPUD tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazah. Jadi, mereka cukup menerima fotocopy legalisir tapi tidak pernah ada peristiwa verikasi," terang Refly Harun dalam dialog tersebut.
Baca juga: Demokrat NTB ingatkan etika medsos usai SBY dituding dalang dibalik isu ijazah Jokowi
Baca juga: Akademisi menyarankan pendekatan kultural alternatif kasus ijazah Jokowi
Baca juga: Mayoritas publik dukung Polri tangani kasus ijazah Jokowi
Baca juga: 74,6 persen publik tak percaya isu ijazah palsu Jokowi
