Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melaksanakan program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai bagian upaya menangani kemiskinan ekstrem.
"Kegiatan itu kita laksanakan melalui pendekatan pembinaan dan pelatihan serta bantuan peralatan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," kata Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Selasa.
Dia mengatakan setiap OPD melaksanakan program kegiatan peningkatan kapasitas UMKM, pelatihan keahlian (skill) dan lainnya sesuai dengan bidang masing-masing dengan memprioritaskan peserta yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan kemiskinan ekstrem.
Misalnya Dinas Tenaga Kerja, melaksanakan program pelatihan kerja menjahit, tata boga, tata rias, sablon, perbengkelan, dan barista.
Baca juga: Pemkot Mataram NTB memetakan penanganan kemiskinan ekstrem
Sementara di Dinas Koperasi UMKM juga melaksanakan pelatihan bagi perajin cukli, kerajinan dari batok kelapa, Dinas Perdagangan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas produksi pelaku UMKM dan lainnya.
Hal itu dimaksudkan selain untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem juga agar masyarakat terutama yang belum bekerja lebih mampu untuk mandiri.
"Karena itu, penanganan kemiskinan ekstrem diterapkan melalui penganggaran, program dan inovasi, serta kebijakan fiskal sebab untuk penanganan kemiskinan ekstrem kita perlu kerja ekstra," katanya.
Berdasarkan data terakhir angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram tercatat sekitar 19.000 kepala keluarga (KK) tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram. Jumlah itu turun dari angka sebelumnya 22.244 KK.
Baca juga: Diskaner Mataram menyiapkan Rp1 miliar untuk bantuan peralatan kerja
Sementara Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan, untuk tahun 2024 ini Pemerintah Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran Rp10,4 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Dana tersebut bersumber dari bantuan pemerintah pusat Rp5,9 miliar dan APBD Kota Mataram Rp4,5 miliar.
"Dengan anggaran itu, kita bisa berbuat lebih maksimal untuk mencapai target nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024, sesuai target pemerintah," katanya.
Baca juga: Mataram alokasikan Rp10,4 miliar tangani kemiskinan ekstrem
Dengan anggaran tersebut, sambungnya, Pemerintah Kota Mataram akan melanjutkan program yang sebelumnya telah dilaksanakan melalui berbagai intervensi kegiatan dari berbagai lini.
Di sisi lain, wali kota terus memotivasi OPD yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan agar terus mengawal program yang diinisiasi pemerintah pusat dan daerah.
"Selain itu OPD juga harus aktif dan inovatif menciptakan terobosan-terobosan yang bisa berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan ekstrem termasuk angka pengangguran," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram dapat insentif fiskal Rp5,9 miliar untuk tangani kemiskinan
"Kegiatan itu kita laksanakan melalui pendekatan pembinaan dan pelatihan serta bantuan peralatan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," kata Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Selasa.
Dia mengatakan setiap OPD melaksanakan program kegiatan peningkatan kapasitas UMKM, pelatihan keahlian (skill) dan lainnya sesuai dengan bidang masing-masing dengan memprioritaskan peserta yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan kemiskinan ekstrem.
Misalnya Dinas Tenaga Kerja, melaksanakan program pelatihan kerja menjahit, tata boga, tata rias, sablon, perbengkelan, dan barista.
Baca juga: Pemkot Mataram NTB memetakan penanganan kemiskinan ekstrem
Sementara di Dinas Koperasi UMKM juga melaksanakan pelatihan bagi perajin cukli, kerajinan dari batok kelapa, Dinas Perdagangan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas produksi pelaku UMKM dan lainnya.
Hal itu dimaksudkan selain untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem juga agar masyarakat terutama yang belum bekerja lebih mampu untuk mandiri.
"Karena itu, penanganan kemiskinan ekstrem diterapkan melalui penganggaran, program dan inovasi, serta kebijakan fiskal sebab untuk penanganan kemiskinan ekstrem kita perlu kerja ekstra," katanya.
Berdasarkan data terakhir angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram tercatat sekitar 19.000 kepala keluarga (KK) tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram. Jumlah itu turun dari angka sebelumnya 22.244 KK.
Baca juga: Diskaner Mataram menyiapkan Rp1 miliar untuk bantuan peralatan kerja
Sementara Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan, untuk tahun 2024 ini Pemerintah Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran Rp10,4 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Dana tersebut bersumber dari bantuan pemerintah pusat Rp5,9 miliar dan APBD Kota Mataram Rp4,5 miliar.
"Dengan anggaran itu, kita bisa berbuat lebih maksimal untuk mencapai target nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024, sesuai target pemerintah," katanya.
Baca juga: Mataram alokasikan Rp10,4 miliar tangani kemiskinan ekstrem
Dengan anggaran tersebut, sambungnya, Pemerintah Kota Mataram akan melanjutkan program yang sebelumnya telah dilaksanakan melalui berbagai intervensi kegiatan dari berbagai lini.
Di sisi lain, wali kota terus memotivasi OPD yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan agar terus mengawal program yang diinisiasi pemerintah pusat dan daerah.
"Selain itu OPD juga harus aktif dan inovatif menciptakan terobosan-terobosan yang bisa berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan ekstrem termasuk angka pengangguran," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram dapat insentif fiskal Rp5,9 miliar untuk tangani kemiskinan