Beijing (ANTARA) - Sebanyak 14 faksi di Palestina sepakat untuk menandatangani Deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina.
"Ini adalah pertama kalinya seluruh 14 faksi Palestina berkumpul di Beijing dan mengadakan pembicaraan untuk rekonsiliasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, China, pada Selasa.
Deklarasi Beijing disebut akhiri
Deklarasi Beijing tersebut dicapai setelah pembicaraan yang diikuti para perwakilan 14 faksi Palestina termasuk Fatah dan Hamas di Beijing pada 21-23 Juli 2024.
Penandatangan dilakukan di Wisma Negara Diaoyutai dengan disaksikan oleh menteri luar negeri China serta perwakilan dari Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, dan Turki.
"Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam sambutannya, konsensus terpenting dari perundingan tersebut adalah tercapainya rekonsiliasi dan persatuan antara 14 faksi, penegasan kembali bahwa Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina," tambah Mao.
Aspek lainnya yang menonjol antara lain mengenai kesepakatan pembentukan pemerintahan sementara rekonsiliasi nasional, yang berfokus pada rekonstruksi Gaza pascakonflik, dan seruan untuk benar-benar mendirikan Negara Palestina yang merdeka sesuai dengan resolusi PBB.
"Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya berdasarkan resolusi PBB dan memastikan integritas wilayah Palestina termasuk Tepi Barat, Yerusalem dan Gaza," ujar Mao.
Para pihak dalam deklarasi itu, kata jubir, siap bertindak berdasarkan konsensus faksi-faksi Palestina, membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara, dan melaksanakan rekonstruksi di Gaza.
Mereka juga menyebut soal penyelenggaraan pemilihan umum agar diselenggarakan sesegera mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku.
Isi deklarasi lainnya adalah kesepakatan untuk membentuk mekanisme kolektif untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam deklarasi dan membuat jadwal untuk proses implementasi.
"... tiga langkah China terkait konflik Gaza adalah pertama, mencapai gencatan senjata yang komprehensif, tahan lama dan berkelanjutan di Jalur Gaza sesegera mungkin, dan memastikan akses terhadap bantuan kemanusiaan di lapangan," kata Mao.
Langkah kedua adalah melakukan upaya bersama menuju pemerintahan pascakonflik di Gaza berdasarkan prinsip "Orang-orang Palestina memerintah di Palestina".
"Langkah ketiga, menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB dan mulai menerapkan solusi dua negara. Ketiga langkah ini saling terkait dan semuanya sangat diperlukan," ujar sang jubir.
China, kata Mao, menantikan hari ketika faksi-faksi Palestina mencapai rekonsiliasi internal dan, atas dasar itu, mewujudkan persatuan nasional dan negara yang merdeka secepat mungkin.
Dalam keterangan pers tertulis, Menlu China Wang Yi menyebut rekonsiliasi adalah urusan internal faksi-faksi Palestina, tapi tidak dapat terjadi tanpa dukungan internasional.
Dalam perjalanan menuju rekonsiliasi, kata Mao, China memiliki arah dan tujuan yang sama dengan negara-negara Arab.
"Inti permasalahan Timur Tengah adalah Palestina dan China merupakan salah satu negara pertama yang mengakui PLO dan negara Palestina," kata Wang dalam keterangan tertulis.
Wang Yi menyebut China selama ini dengan tegas mendukung rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasionalnya.
"Rekonsiliasi intra-Palestina akan membawa harapan dan masa depan bagi rakyat Palestina. Ini merupakan langkah penting menuju menyelesaikan masalah Palestina dan mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," kata menlu.
Sedangkan Ketua delegasi Fatah Tuan Mahmoud al-Aloul dan kepala delegasi Hamas Tuan Musa Abu Marzouk menyampaikan bahwa China mempunyai tempat yang penting di hati rakyat Palestina.
Baca juga: Pengunduran diri Biden dari pemilihan presiden adalah urusan AS
Baca juga: Pemerintah China tetap percaya diri pertahankan pertumbuhan ekonomi
Mereka juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Presiden Xi Jinping dan China yang mereka sebut tidak pernah berubah, tegas, dan tanpa pamrih kepada Palestina sejak lama.
Pemerintahan gabungan antara dua faksi hanya berjalan singkat, yaitu hanya satu tahun.
Bentrokan berdarah yang meletus pada 2007 semakin melemahkan perjuangan Palestina. Hamas kemudian menguasai Gaza, sementara Fatah menjalankan Otoritas Palestina bermarkas di Kota Ramallah, Tepi Barat.
"Ini adalah pertama kalinya seluruh 14 faksi Palestina berkumpul di Beijing dan mengadakan pembicaraan untuk rekonsiliasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, China, pada Selasa.
Deklarasi Beijing disebut akhiri
Deklarasi Beijing tersebut dicapai setelah pembicaraan yang diikuti para perwakilan 14 faksi Palestina termasuk Fatah dan Hamas di Beijing pada 21-23 Juli 2024.
Penandatangan dilakukan di Wisma Negara Diaoyutai dengan disaksikan oleh menteri luar negeri China serta perwakilan dari Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, dan Turki.
"Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam sambutannya, konsensus terpenting dari perundingan tersebut adalah tercapainya rekonsiliasi dan persatuan antara 14 faksi, penegasan kembali bahwa Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina," tambah Mao.
Aspek lainnya yang menonjol antara lain mengenai kesepakatan pembentukan pemerintahan sementara rekonsiliasi nasional, yang berfokus pada rekonstruksi Gaza pascakonflik, dan seruan untuk benar-benar mendirikan Negara Palestina yang merdeka sesuai dengan resolusi PBB.
"Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya berdasarkan resolusi PBB dan memastikan integritas wilayah Palestina termasuk Tepi Barat, Yerusalem dan Gaza," ujar Mao.
Para pihak dalam deklarasi itu, kata jubir, siap bertindak berdasarkan konsensus faksi-faksi Palestina, membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara, dan melaksanakan rekonstruksi di Gaza.
Mereka juga menyebut soal penyelenggaraan pemilihan umum agar diselenggarakan sesegera mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku.
Isi deklarasi lainnya adalah kesepakatan untuk membentuk mekanisme kolektif untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam deklarasi dan membuat jadwal untuk proses implementasi.
"... tiga langkah China terkait konflik Gaza adalah pertama, mencapai gencatan senjata yang komprehensif, tahan lama dan berkelanjutan di Jalur Gaza sesegera mungkin, dan memastikan akses terhadap bantuan kemanusiaan di lapangan," kata Mao.
Langkah kedua adalah melakukan upaya bersama menuju pemerintahan pascakonflik di Gaza berdasarkan prinsip "Orang-orang Palestina memerintah di Palestina".
"Langkah ketiga, menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB dan mulai menerapkan solusi dua negara. Ketiga langkah ini saling terkait dan semuanya sangat diperlukan," ujar sang jubir.
China, kata Mao, menantikan hari ketika faksi-faksi Palestina mencapai rekonsiliasi internal dan, atas dasar itu, mewujudkan persatuan nasional dan negara yang merdeka secepat mungkin.
Dalam keterangan pers tertulis, Menlu China Wang Yi menyebut rekonsiliasi adalah urusan internal faksi-faksi Palestina, tapi tidak dapat terjadi tanpa dukungan internasional.
Dalam perjalanan menuju rekonsiliasi, kata Mao, China memiliki arah dan tujuan yang sama dengan negara-negara Arab.
"Inti permasalahan Timur Tengah adalah Palestina dan China merupakan salah satu negara pertama yang mengakui PLO dan negara Palestina," kata Wang dalam keterangan tertulis.
Wang Yi menyebut China selama ini dengan tegas mendukung rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasionalnya.
"Rekonsiliasi intra-Palestina akan membawa harapan dan masa depan bagi rakyat Palestina. Ini merupakan langkah penting menuju menyelesaikan masalah Palestina dan mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," kata menlu.
Sedangkan Ketua delegasi Fatah Tuan Mahmoud al-Aloul dan kepala delegasi Hamas Tuan Musa Abu Marzouk menyampaikan bahwa China mempunyai tempat yang penting di hati rakyat Palestina.
Baca juga: Pengunduran diri Biden dari pemilihan presiden adalah urusan AS
Baca juga: Pemerintah China tetap percaya diri pertahankan pertumbuhan ekonomi
Mereka juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Presiden Xi Jinping dan China yang mereka sebut tidak pernah berubah, tegas, dan tanpa pamrih kepada Palestina sejak lama.
Pemerintahan gabungan antara dua faksi hanya berjalan singkat, yaitu hanya satu tahun.
Bentrokan berdarah yang meletus pada 2007 semakin melemahkan perjuangan Palestina. Hamas kemudian menguasai Gaza, sementara Fatah menjalankan Otoritas Palestina bermarkas di Kota Ramallah, Tepi Barat.