Jakarta (ANTARA) - Berinovasi dan berkreasi dengan pendekatan digital adalah suatu keniscayaan bagi pelaku usaha untuk semakin mengembangkan bisnisnya.
Jika pelaku usaha mampu memaksimalkan penggunaan fasilitas digital dalam menjalankan bisnisnya, maka mereka akan mampu menjaga keberlanjutan usaha, bahkan menemukan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis.
Digitalisasi dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan daya saing mereka.
Melalui pemanfaatan digitalisasi, UMKM juga dapat memasarkan produk semakin luas secara online hingga menjangkau konsumen masyarakat internasional. Hal itu tentu turut mendukung UMKM go export, yakni menembus pasar global.
Dengan terus berkembangnya dunia digital, pelaku UMKM diharapkan dapat semakin melek terhadap teknologi informasi terkini dan dunia digital, sekaligus mampu mengoptimalkan pemanfaatan digital untuk perluasan usaha hingga ke tingkat gobal.
Oleh karenanya, transformasi digital UMKM menjadi salah satu pilar utama mendorong transformasi UMKM untuk Go Digital dan Go Export secara end-to-end dan membentuk ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah tersebut membuka peluang baru bagi pelaku usaha UMKM menembus pasar global dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas produknya.
Pada 2023, terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM. Kontribusi UMKM mencapai 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja.
Meski demikian, dalam catatan pemerintah, baru 27 juta UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) hingga Desember 2023. Sementara pada 2024, pemerintah menargetkan sekitar 30 juta UMKM bisa go digital. Selain go digital, pemerintah juga menargetkan lebih banyak UMKM go export.
Kontribusi UMKM kepada ekspor nasional saat ini baru mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor nasional, masih di bawah Singapura (41 persen) dan Thailand (29 persen).
Untuk mendorong UMKM go digital diperlukan kesadaran dalam membangun dan mengelola eksistensi UMKM di media sosial, mengoptimalkan pemanfaatan platform e-commerce berorientasi global, dan menggunakan kanal pembayaran digital.
Terobosan ini jika diiringi upaya UMKM dalam memahami preferensi konsumen dan kondisi pasar global, melakukan perencanaan produksi dan manajemen rantai pasokan untuk memenuhi permintaan pasar dengan berkelanjutan akan mendorong UMKM masuk ke pasar global (go export).
Guna memperkuat aspek pemasaran, UMKM harus membangun brand yang kuat dengan menonjolkan kualitas, keunikan, dan nilai tambah produk untuk menciptakan positioning di kancah global.
Pemerintah Indonesia senantiasa mendukung, memfasilitasi dan membantu UMKM untuk semakin naik kelas, go digital dan go ekspor, mulai dari penguatan kapasitas, kualitas, kemampuan pemasaran, akses pasar, akses keuangan, dukungan kebijakan hingga fasilitas pembiayaan.
Pemerintah juga memberikan bantuan kepada UMKM dalam hal pengembangan website, aplikasi, dan kemampuan digital lainnya yang dapat membantu UMKM dalam menjalankan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien.
Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) secara konsisten melakukan langkah-langkah untuk mendorong UMKM Go Digital dan Go Export, dengan empat hal yang terus diupayakan.
Empat hal atau upaya strategis tersebut meliputi penguatan kurasi yang sejalan dengan permintaan dan persyaratan pasar global yang didasarkan pada market intelligence, serta akses promosi ke pasar global melalui berbagai kegiatan promosi perdagangan domestik dan internasional.
Kegiatan promosi perdagangan itu termasuk penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia, perluasan trading house seperti Indonesia House of Beans di Tokyo, Malaysia, Singapura, serta pembentukan Indonesia Small Medium Enterprises (SME) Hub.
Indonesia SME Hub memiliki sejumlah fitur unggulan seperti penyediaan informasi ekspor dan market intelligence serta memungkinkan UMKM untuk dapat berkomunikasi langsung dengan pembeli dari pasar luar negeri.
Dukungan
Selanjutnya, BI mendorong literasi digital yang merupakan kunci bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko fraud.
Selain itu, BI melakukan edukasi untuk mendorong UMKM menuju pasar ekspor di antaranya melalui sejumlah modul UMKM Go Export yang berisi potensi usaha, tren pasar, strategi, peluang, prosedur, persyaratan, serta tip dan trik lainnya.
Menurut Deputi Gubernur BI Juda Agung, langkah-langkah tersebut tidak terlepas dari dukungan kolaborasi dan sinergi antara BI
bersama pemerintah, otoritas terkait, industri, pelaku usaha UMKM, masyarakat dalam mewujudkan UMKM Go Digital dan Go Export.
Beberapa kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjalankan program untuk membantu sektor UMKM ekspor.
Kementerian Keuangan memberi dukungan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN impor, yang diberikan untuk industri kecil menengah (IKM) atau UMKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor, serta klinik ekspor untuk memberikan literasi, dan edukasi ekspor bagi UMKM atau IKM.
Selanjutnya, Kementerian Perdagangan telah menargetkan penciptaan eksportir-eksportir baru skala UMKM melalui fasilitasi informasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, kerjasama, promosi dan citra, serta peningkatan SDM.
Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah mendorong UMKM Ekspor dan Digital melalui fasilitasi pelatihan manajerial sumber daya manusia (SDM) UMKM, pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu, penguatan kelembagaan koperasi, dan fasilitasi akses pemasaran ekspor.
UMKM Hijau
Salah satu sektor UMKM yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah UMKM produk fesyen atau mode. Di sisi global, permintaan atas sustainable goods termasuk produk sustainable fashion mengalami kenaikan signifikan sebesar 71 persen dalam kurun waktu lima tahun sejak 2016-2020 yang dikenal dengan istilah “eco-wakening".
Untuk menangkap potensi pasar global yang besar tersebut, UMKM harus mengikuti tren global terkini serta meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat menjangkau pasar sustainable fashion yang ramah lingkungan.
Hasil asesmen BI pada tahun 2023, terdapat 30 persen UMKM yang sudah terklasifikasi ke dalam UMKM Hijau sehingga transformasi UMKM menuju keberlanjutan lingkungan dan mengadopsi digitalisasi dalam produksi, pemasaran, maupun aspek sosial ekonominya perlu dioptimalkan.
Dengan demikian, menurut Deputi Gubernur BI, Aida S Budiman, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing mereka, tetapi juga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
BI terus mendorong kolaborasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan untuk semakin membuka jalan bagi UMKM digital memperluas jangkauannya. Pemangku kepentingan tersebut termasuk pemerintah, BI, kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha perdagangan, serta pelaku UMKM.
Baca juga: BSN sebut SNI Corner di Lombok Tengah dekatkan pelayanan standarisasi
Baca juga: Tokopedia bantu UMKM lokal bangun bisnis
Dengan semakin ketatnya persaingan di tingkat internasional, UMKM dituntut untuk semakin mengembangkan kapasitas, kualitas dan daya saingnya agar mampu bersaing dengan berbagai pelaku usaha yang berasal dari mancanegara.
Untuk itu, berbagai program, kebijakan maupun dukungan termasuk di bidang pendanaan dari seluruh pemangku kepentingan akan mampu membawa lebih banyak UMKM Indonesia untuk go digital dan go export.
Jika pelaku usaha mampu memaksimalkan penggunaan fasilitas digital dalam menjalankan bisnisnya, maka mereka akan mampu menjaga keberlanjutan usaha, bahkan menemukan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis.
Digitalisasi dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan daya saing mereka.
Melalui pemanfaatan digitalisasi, UMKM juga dapat memasarkan produk semakin luas secara online hingga menjangkau konsumen masyarakat internasional. Hal itu tentu turut mendukung UMKM go export, yakni menembus pasar global.
Dengan terus berkembangnya dunia digital, pelaku UMKM diharapkan dapat semakin melek terhadap teknologi informasi terkini dan dunia digital, sekaligus mampu mengoptimalkan pemanfaatan digital untuk perluasan usaha hingga ke tingkat gobal.
Oleh karenanya, transformasi digital UMKM menjadi salah satu pilar utama mendorong transformasi UMKM untuk Go Digital dan Go Export secara end-to-end dan membentuk ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah tersebut membuka peluang baru bagi pelaku usaha UMKM menembus pasar global dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas produknya.
Pada 2023, terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM. Kontribusi UMKM mencapai 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja.
Meski demikian, dalam catatan pemerintah, baru 27 juta UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) hingga Desember 2023. Sementara pada 2024, pemerintah menargetkan sekitar 30 juta UMKM bisa go digital. Selain go digital, pemerintah juga menargetkan lebih banyak UMKM go export.
Kontribusi UMKM kepada ekspor nasional saat ini baru mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor nasional, masih di bawah Singapura (41 persen) dan Thailand (29 persen).
Untuk mendorong UMKM go digital diperlukan kesadaran dalam membangun dan mengelola eksistensi UMKM di media sosial, mengoptimalkan pemanfaatan platform e-commerce berorientasi global, dan menggunakan kanal pembayaran digital.
Terobosan ini jika diiringi upaya UMKM dalam memahami preferensi konsumen dan kondisi pasar global, melakukan perencanaan produksi dan manajemen rantai pasokan untuk memenuhi permintaan pasar dengan berkelanjutan akan mendorong UMKM masuk ke pasar global (go export).
Guna memperkuat aspek pemasaran, UMKM harus membangun brand yang kuat dengan menonjolkan kualitas, keunikan, dan nilai tambah produk untuk menciptakan positioning di kancah global.
Pemerintah Indonesia senantiasa mendukung, memfasilitasi dan membantu UMKM untuk semakin naik kelas, go digital dan go ekspor, mulai dari penguatan kapasitas, kualitas, kemampuan pemasaran, akses pasar, akses keuangan, dukungan kebijakan hingga fasilitas pembiayaan.
Pemerintah juga memberikan bantuan kepada UMKM dalam hal pengembangan website, aplikasi, dan kemampuan digital lainnya yang dapat membantu UMKM dalam menjalankan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien.
Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) secara konsisten melakukan langkah-langkah untuk mendorong UMKM Go Digital dan Go Export, dengan empat hal yang terus diupayakan.
Empat hal atau upaya strategis tersebut meliputi penguatan kurasi yang sejalan dengan permintaan dan persyaratan pasar global yang didasarkan pada market intelligence, serta akses promosi ke pasar global melalui berbagai kegiatan promosi perdagangan domestik dan internasional.
Kegiatan promosi perdagangan itu termasuk penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia, perluasan trading house seperti Indonesia House of Beans di Tokyo, Malaysia, Singapura, serta pembentukan Indonesia Small Medium Enterprises (SME) Hub.
Indonesia SME Hub memiliki sejumlah fitur unggulan seperti penyediaan informasi ekspor dan market intelligence serta memungkinkan UMKM untuk dapat berkomunikasi langsung dengan pembeli dari pasar luar negeri.
Dukungan
Selanjutnya, BI mendorong literasi digital yang merupakan kunci bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko fraud.
Selain itu, BI melakukan edukasi untuk mendorong UMKM menuju pasar ekspor di antaranya melalui sejumlah modul UMKM Go Export yang berisi potensi usaha, tren pasar, strategi, peluang, prosedur, persyaratan, serta tip dan trik lainnya.
Menurut Deputi Gubernur BI Juda Agung, langkah-langkah tersebut tidak terlepas dari dukungan kolaborasi dan sinergi antara BI
bersama pemerintah, otoritas terkait, industri, pelaku usaha UMKM, masyarakat dalam mewujudkan UMKM Go Digital dan Go Export.
Beberapa kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjalankan program untuk membantu sektor UMKM ekspor.
Kementerian Keuangan memberi dukungan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN impor, yang diberikan untuk industri kecil menengah (IKM) atau UMKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor, serta klinik ekspor untuk memberikan literasi, dan edukasi ekspor bagi UMKM atau IKM.
Selanjutnya, Kementerian Perdagangan telah menargetkan penciptaan eksportir-eksportir baru skala UMKM melalui fasilitasi informasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, kerjasama, promosi dan citra, serta peningkatan SDM.
Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah mendorong UMKM Ekspor dan Digital melalui fasilitasi pelatihan manajerial sumber daya manusia (SDM) UMKM, pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu, penguatan kelembagaan koperasi, dan fasilitasi akses pemasaran ekspor.
UMKM Hijau
Salah satu sektor UMKM yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah UMKM produk fesyen atau mode. Di sisi global, permintaan atas sustainable goods termasuk produk sustainable fashion mengalami kenaikan signifikan sebesar 71 persen dalam kurun waktu lima tahun sejak 2016-2020 yang dikenal dengan istilah “eco-wakening".
Untuk menangkap potensi pasar global yang besar tersebut, UMKM harus mengikuti tren global terkini serta meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat menjangkau pasar sustainable fashion yang ramah lingkungan.
Hasil asesmen BI pada tahun 2023, terdapat 30 persen UMKM yang sudah terklasifikasi ke dalam UMKM Hijau sehingga transformasi UMKM menuju keberlanjutan lingkungan dan mengadopsi digitalisasi dalam produksi, pemasaran, maupun aspek sosial ekonominya perlu dioptimalkan.
Dengan demikian, menurut Deputi Gubernur BI, Aida S Budiman, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing mereka, tetapi juga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
BI terus mendorong kolaborasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan untuk semakin membuka jalan bagi UMKM digital memperluas jangkauannya. Pemangku kepentingan tersebut termasuk pemerintah, BI, kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha perdagangan, serta pelaku UMKM.
Baca juga: BSN sebut SNI Corner di Lombok Tengah dekatkan pelayanan standarisasi
Baca juga: Tokopedia bantu UMKM lokal bangun bisnis
Dengan semakin ketatnya persaingan di tingkat internasional, UMKM dituntut untuk semakin mengembangkan kapasitas, kualitas dan daya saingnya agar mampu bersaing dengan berbagai pelaku usaha yang berasal dari mancanegara.
Untuk itu, berbagai program, kebijakan maupun dukungan termasuk di bidang pendanaan dari seluruh pemangku kepentingan akan mampu membawa lebih banyak UMKM Indonesia untuk go digital dan go export.