Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) periode 2024-2029 Muhaimin Iskandar menegaskan partainya terbuka kepada kelompok mana pun selama lima tahun ke depan.
“Lima tahun ke depan ini PKB tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa amanah untuk memimpin DPP PKB selama lima tahun mendatang dinilai berat karena mengupayakan partainya tidak lagi dianggap sebagai partai politik untuk golongan tertentu.
Sehingga, lanjut dia, ia menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.
“Lima tahun ke depan ini era PKB go public, tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tetapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tetapi sekali ini saja, lima tahun ke depan adalah target go public,” ujarnya.
Baca juga: Menkumham sudah tandatangani SK kepengurusan PKB Muktamar Bali
Sementara itu, dia mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah kepada PKB melalui pengesahan struktur kepengurusan partai hasil Muktamar Bali oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai bekerja untuk demokrasi,” katanya.
Sebelumnya, PKB menyelenggarakan muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Muktamar tersebut menetapkan Muhaimin Iskandar untuk menjabat kembali sebagai ketua umum partai politik tersebut, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB periode 2024-2029.
Baca juga: Menag Yaqut: Dua Muktamar PKB berbeda bakal ditentukan Kemenkumham
Baca juga: DPP PKB minta Menag urus Pansus Haji ketimbang muktamar ulang PKB
Baca juga: Presidium PO-MLB NU buka hotline pengaduan pelanggaran PBNU
“Lima tahun ke depan ini PKB tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa amanah untuk memimpin DPP PKB selama lima tahun mendatang dinilai berat karena mengupayakan partainya tidak lagi dianggap sebagai partai politik untuk golongan tertentu.
Sehingga, lanjut dia, ia menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.
“Lima tahun ke depan ini era PKB go public, tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tetapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tetapi sekali ini saja, lima tahun ke depan adalah target go public,” ujarnya.
Baca juga: Menkumham sudah tandatangani SK kepengurusan PKB Muktamar Bali
Sementara itu, dia mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah kepada PKB melalui pengesahan struktur kepengurusan partai hasil Muktamar Bali oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai bekerja untuk demokrasi,” katanya.
Sebelumnya, PKB menyelenggarakan muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Muktamar tersebut menetapkan Muhaimin Iskandar untuk menjabat kembali sebagai ketua umum partai politik tersebut, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB periode 2024-2029.
Baca juga: Menag Yaqut: Dua Muktamar PKB berbeda bakal ditentukan Kemenkumham
Baca juga: DPP PKB minta Menag urus Pansus Haji ketimbang muktamar ulang PKB
Baca juga: Presidium PO-MLB NU buka hotline pengaduan pelanggaran PBNU