Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Nusa Tenggara Barat, M Nashib Ikroman mendorong pemerintah provinsi mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) yang telah diberikan kepada masyarakat.
"Kebijakan ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah. Perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat," ujarnya di Mataram, Minggu.
Ia menilai tanpa sosialisasi yang optimal, maka kebijakan ini tidak akan optimal dirasakan masyarakat. Karena, ketika masyarakat tidak mengetahui kebijakan ini. Maka, tidak memiliki dampak optimal kepada masyarakat.
Baca juga: Gebyar diskon pajak kendaraan bermotor di NTB mulai 1 Juli 2025
Sebab salah satu evaluasi dari kebijakan diskon pajak pada periode-periode sebelumnya, adalah terkait sosialisasi yang belum optimal.
"Kalau masyarakat tidak tahu, tentu akan minim respon," jelasnya.
Menurutnya pemerintah kabupaten/kota juga harus membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi saat ini, Pemda kabupaten/kota sudah mendapatkan opsen pajak yang besar.
"Pemda kabupaten/kota jangan hanya tunggu bagian saja, harus optimal membantu agar kebijakan ini memiliki dampak nyata," tegasnya.
Baca juga: Pemprov NTB beri diskon pajak kendaraan bermotor 25-100 persen mulai 1 Juli
Salah satu hal yang bisa dilakukan kabupaten/kota, kata Acip sapaan karibnya, adalah turut melibatkan pemerintah desa dalam sosialisasi kebijakan insentif pajak tersebut.
"Ini ruang yang bisa dimanfaatkan bupati/wali kota, mereka juga miliki sistem penagihan pajak bumi dan bangunan, ini bisa disinergikan," tandas-nya.
Kebijakan ini dinilai lebih baik daripada kebijakan Pemprov Jawa Barat (Jabar), sebab justru juga memberikan insentif bagi pembayar pajak yang patuh. Pemprov Jabar justru hanya memberikan insentif bagi penunggak pajak.
"Kebijakan ini lebih memiliki rasa keadilan," katanya.
Sebelumnya Pemprov NTB secara resmi meluncurkan program pemberian potongan harga PKB mulai dari 25 persen hingga 100 persen. Peluncuran program bertajuk gebyar diskon PKB ini dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri di Teras Udayana, Kota Mataram, Minggu.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan program diskon PKB ini merupakan bentuk wujud keberpihakan Pemprov terhadap masyarakat di wilayah setempat.
"Jadi kita membantu masyarakat dengan meringankan beban masyarakat terhadap pajak," ujarnya.
Ia menjelaskan program ini juga dilakukan sebagai upaya Pemprov dalam meningkatkan pemasukan bagi daerah melalui PKB yang saat ini tingkat kepatuhannya masih di bawah 50 persen.
"Jadi masih jauh dari angka yang kita harapkan, artinya masih ada 50 persen yang harus dikejar, meski harapannya bisa di atas 60 persen," kata Gubernur NTB.
Program pemberian diskon PKB ini menyasar sejumlah kalangan, mulai masyarakat miskin, disabilitas, veteran, yayasan atau lembaga, organisasi keagamaan, dan organisasi sosial, termasuk pondok pesantren.
