Lombok Barat (ANTARA) - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Ihsan Ro'is mengatakan pembiayaan kreatif menjadi alternatif penyelesaian ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat dalam membangun berbagai proyek infrastruktur di daerah.
"Pembiayaan kreatif bisa menjadi solusi, sehingga perlu ditingkatkan ke depan," ujarnya saat ditemui di sela konferensi internasional sektor publik bertajuk Creative Local Finance to Achieve Sustainable Development Goals 2030 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Ihsan memandang belum optimal upaya menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD berdampak terhadap tingginya defisit pembiayaan yang terjadi pada sektor infrastruktur.
Pemerintah daerah dituntut aktif menggali peluang-peluang baru dalam skema pembiayaan kreatif agar pembangunan infrastruktur layanan dasar bisa terus berjalan.
"Kalau tidak seperti itu akan terus tergantung dengan pembiayaan dari pusat. Jadi, potensi harus kita gali semaksimal mungkin dan sebaik mungkin," kata Ihsan.
Pembiayaan kreatif merupakan kombinasi dana dari swasta, organisasi non pemerintah, dan dana publik atau pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur.
Skema pembiayaan kreatif dapat berupa, sinergi pendanaan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan juga bisa berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, surat berharga
negara, maupun sukuk.
Baca juga: Ekonom Unram beberkan upaya peningkatan ekspor komoditas non tambang di NTB
Baca juga: Ekonom Unram: Utamakan transportasi publik ketimbang pembatasan BBM
Pada 2021, belanja negara yang disalurkan ke daerah melalui alokasi transfer ke daerah mencapai Rp785 triliun. Alokasi itu dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Dari tahun ke tahun nominal alokasi transfer ke daerah terus meningkat. Pada 2024, belanja negara yang disalurkan ke daerah mencapai Rp857 triliun, lalu menyentuh angka Rp919 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025.
"Pembiayaan kreatif bisa menjadi solusi, sehingga perlu ditingkatkan ke depan," ujarnya saat ditemui di sela konferensi internasional sektor publik bertajuk Creative Local Finance to Achieve Sustainable Development Goals 2030 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Ihsan memandang belum optimal upaya menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD berdampak terhadap tingginya defisit pembiayaan yang terjadi pada sektor infrastruktur.
Pemerintah daerah dituntut aktif menggali peluang-peluang baru dalam skema pembiayaan kreatif agar pembangunan infrastruktur layanan dasar bisa terus berjalan.
"Kalau tidak seperti itu akan terus tergantung dengan pembiayaan dari pusat. Jadi, potensi harus kita gali semaksimal mungkin dan sebaik mungkin," kata Ihsan.
Pembiayaan kreatif merupakan kombinasi dana dari swasta, organisasi non pemerintah, dan dana publik atau pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur.
Skema pembiayaan kreatif dapat berupa, sinergi pendanaan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan juga bisa berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, surat berharga
negara, maupun sukuk.
Baca juga: Ekonom Unram beberkan upaya peningkatan ekspor komoditas non tambang di NTB
Baca juga: Ekonom Unram: Utamakan transportasi publik ketimbang pembatasan BBM
Pada 2021, belanja negara yang disalurkan ke daerah melalui alokasi transfer ke daerah mencapai Rp785 triliun. Alokasi itu dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Dari tahun ke tahun nominal alokasi transfer ke daerah terus meningkat. Pada 2024, belanja negara yang disalurkan ke daerah mencapai Rp857 triliun, lalu menyentuh angka Rp919 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025.