Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap berkomitmen penuh mendukung segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak.
"Yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, tidak hanya melanggar hukum, tetapi secara kemanusiaan dan adat-istiadat tidak ada yang masuk," kata Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin pada acara gawe gubuk Layanan Integrasi Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak Berani II di Lapangan Umum Desa Aik Dewa di Lombok Timur, Rabu.
Bupati secara khusus menyoroti pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak hanya karena melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat-istiadat.
“Tidak ada di dalam adat-istiadat yang memperbolehkan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.
Baca juga: Kasus bullying dan rudapaksa anak di Lombok Timur tinggi
Ia mengatakan perempuan adalah sosok yang merawat dan menjaga, sehingga kekerasan terhadap mereka adalah hal yang tidak bisa ditoleransi.
Demikian pula terhadap anak-anak, yang merupakan anugerah dan harus disyukuri, bukan malah menjadi korban kekerasan.
Mengingat jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai hampir 1,5 juta jiwa, Bupati menyadari bahwa persentase kasus kekerasan yang ada di data nasional adalah hal yang wajar.
Oleh karena itu, ia menyambut baik hadirnya lembaga-lembaga dan dukungan dari kementerian yang sangat peduli terhadap isu ini.
“Ini hal yang sangat positif dan sangat baik, yang harus ditularkan di desa-desa yang lain,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan perlunya pendekatan terintegrasi dalam upaya pencegahan kekerasan. Ia mendorong komunitas guru dan ASN untuk turut serta dalam penyuluhan kepada masyarakat.
Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi sudah memiliki Perda terkait pernikahan dini, dan Kabupaten Lombok Timur akan segera menyusul dengan Perda Kabupaten.
“Nanti pada saat membentuk perda ini akan diketahui sama masyarakat,” katanya.
Perwakilan TP PKK Provinsi NTB Hj Lale Prayatni Gita Ariadi menyampaikan keprihatinan mendalam terkait tingginya angka perkawinan anak di NTB yang masih jauh di atas rata-rata nasional.
“Perkawinan anak masih menjadi tantangan besar di Provinsi NTB,” katanya.
Ia memaparkan data bahwa pada tahun 2024, perkawinan anak di NTB tercatat sebesar 14,96 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 5,90 persen.
Bahkan pada tahun 2023, NTB sempat menempati peringkat tertinggi secara nasional dengan angka 17,22 persen.
Oleh karena itu, kehadiran Program BERANI II, baik pada fase pertama di tahun 2018--2023 maupun fase kedua di tahun 2023--2027, merupakan dukungan strategis yang sangat membantu NTB.
"Program ini menyasar lapisan masyarakat yang paling membutuhkan perhatian melalui pendekatan berbasis komunitas, pelatihan pasangan muda, hingga edukasi kesehatan reproduksi," katanya.