Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendukung akselerasi program penataan kawasan perumahan berbasis potensi lokal dan budaya gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Saya berharap Sumbawa Barat bisa menjadi pilot projek nasional dalam penataan kawasan permukiman berbasis potensi lokal dan budaya gotong royong," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja dan memimpin diskusi strategis bersama jajaran pemerintah daerah di Sumbawa Barat, Senin.
Ia mengatakan bahwa program renovasi tiga juta unit rumah yang dicanangkan pemerintah pusat harus disambut dengan kesiapan teknis dan kelembagaan di daerah.
Ia menyoroti bahwa masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat memiliki semangat wirausaha dan tradisi sosial yang kuat, menjadikan daerah ini unggul dalam kesiapan penyerapan anggaran.
"Sumbawa Barat tidak hanya layak menjadi yang terbaik di NTB, tapi juga bisa menjadi contoh nasional,” tegasnya.
Baca juga: Fahri Hamzah sampaikan program perumahan di Sumbawa Barat
Ia juga menekankan pentingnya penataan bantaran sungai dan kawasan pesisir, sebagai bagian dari strategi kota yang bersih, tertata dan bernilai ekonomi tinggi.
“Uang ada, tapi kalau tidak ada ide, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar koperasi lokal seperti Koperasi Merah Putih dilibatkan sebagai penyedia bahan bangunan, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan seiring dengan pembangunan fisik.
"Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan lintas kementerian, Sumbawa Barat diharapkan mampu menjadi model nasional dalam penataan kawasan permukiman yang bersih, tertata dan berdaya saing," katanya.
Baca juga: Menteri PKP batalkan rumah subsidi 14 m2
Sementara itu, Sekda Sumbawa Barat Hairul menyampaikan kesiapan daerah dalam menyelaraskan program pusat dengan data kemiskinan lokal.
"Kawasan Maluk telah disiapkan sebagai lokasi prioritas, dengan dukungan data dari dinas sosial dan koordinasi lintas sektor," katanya.
Penataan drainase primer di Kota Taliwang dan rencana pembangunan rumah susun di Kampung Songa juga menjadi bagian dari strategi terpadu yang diusulkan kepada kementerian.
“Kami berharap kawasan kumuh bisa direlokasi dan ditata menjadi kawasan layak huni,” katanya.
Baca juga: Dinas Perkim NTB mengupayakan kampung kumuh jadi kampung layak huni
Kepala Bappeda Sumbawa Barat Suhadi menambahkan bahwa masyarakat lebih membutuhkan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dibandingkan rumah susun, mengingat mayoritas warga telah memiliki lahan.
"Hal ini sejalan dengan strategi Wamen PKP yang menekankan pentingnya renovasi rumah tidak layak huni sebagai bentuk subsidi kolateral tahap kedua," katanya.
“Jika rumah layak huni sudah tersedia, maka masyarakat bisa lebih produktif dan terhubung dengan akses pembiayaan,” katanya.
Baca juga: NTB Targetkan Penanganan Permukiman Kumuh Selesai 2019
