Fahri Hamzah sampaikan program perumahan di Sumbawa Barat

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa dirinya ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman, karena banyak yang tidak teratur. 

"Program perumahan ditargetkan tiga juta per tahun, dengan komposisi 2 juta di desa dan 1 juta di kota," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan ke di Sumbawa Barat, Minggu.

Sementara tugas yang amanahkan adalah membangun institusi baru, karena kementerian ini belum ada pegawainya, peraturan presiden struktur organisasi dan tata kelola sebentar lagi mau terbit, sebanyak 6.000 pegawai dalam waktu dekat akan di rekrut, membangun organisasi dan balai di daerah. 

"Saya berharap semua bisa membangun di Kabupaten Sumbawa Barat ini harus tegak pikiran dan niat. Memelihara iman dan niat baik. Insting harus tetap menginspirasi," katanya.

Baca juga: Kementerian PKP pertajam strategi pembiayaan perumahan rakyat

Selain itu, lanjut dia, persoalan besar yang dihadapi manusia sekarang ini adalah sampah. Hal ini dikarena manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya.

"Yang keluar dari tubuh itu tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah rumah tangga," katanya.

Ia mengatakan di depan rumah itu harus ada resiclenya, harus punya lubang sampah untuk sampah organik, dan itu bisa menjadi bio gas untuk listrik atau bisa menjadi sumber pupuk. 

"Marilah tata dan kelola agar semua orang punya tempat  yang menyenangkan," katanya.

Baca juga: Program tiga juta rumah membangun manusia berkualitas

Sementara Pjs Bupati Sumbawa Barat Julmansyah menyampaikan semoga kehadiran Bapak Fahri Hamzah ini memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tetapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat.

"Sumbawa Barat saat ini memiliki penduduk sebesar 150 ribu jiwa, dengan luas wilayah 1.700 kilometer persegi. Dan angka stunting kecil yaitu 10 persen menurut Survei Gizi Indonesia dan 7 persen menurut EPPBGM," katanya.

Baca juga: Perlu kemudahan akses perumahan MBR dalam program 3 juta rumah

Ia mengatakan berkaitan dengan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) ada sekitar 3.300 unit dan Badlock 3.200 unit. Jika Kementerian ingin menuntaskan Badlock dan RTLH, Pemkab Sumbawa Barat sangat siap tentu dengan dukungan PKP dan juga di dukung oleh perusahaan besar AMNT dan ruang fiskal yang cukup baik. 

"Kami berharap Menteri PKP bisa menjadikan Sumbawa Barat sebagai contoh kabupaten tuntas RTLH dan tuntas Badlock," katanya.

Baca juga: Enam perusahaan berkomitmen dukung program 3 juta rumah