Dompu (ANTARA) - Wakil Bupati Dompu Syirajuddin menemui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah, untuk mengamankan alokasi 2.658 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, itu turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Dompu Rahmat Hidayat serta Ketua Partai Gelora Dompu.
Syirajuddin mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dompu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Baca juga: Gubernur NTB janjikan renovasi RTLH warga miskin di pesisir Malaka Lombok Utara
"Fokus utama pertemuan ini adalah memperjuangkan bantuan RTLH melalui program BSPS sebanyak 2.658 unit untuk Kabupaten Dompu," kata Syirajuddin kepada ANTARA, Kamis malam.
Ia menyebutkan, usulan tersebut mendapat respons positif dari Kementerian PKP dan Kabupaten Dompu dipastikan memperoleh alokasi BSPS pada tahun 2026.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga merespons usulan kelanjutan program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KT) yang direncanakan berlanjut pada periode 2027 hingga 2029.
Politisi PPP itu berharap, dukungan pemerintah pusat tersebut dapat menjadi solusi konkret dalam mengurai persoalan RTLH serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Kabupaten Dompu.
Baca juga: Perbaikan 356 RTLH Lombok Tengah dipastikan rampung di 2025
Baca juga: Perbaikan rumah tidak layak huni di Mataram capai 70 persen
