Perbaikan rumah tidak layak huni di Mataram capai 70 persen

Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan, program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram sebanyak 224 unit sudah mencapai 70 persen.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Jumat mengatakan, kegiatan perbaikan RTLH tersebut ditargetkan rampung pada 15 Desember 2025.

"Sebanyak 224 unit RTLH yang dipugar tahun ini, tersebar di sejumlah kelurahan termasuk rumah warga yang berada di kelurahan terdampak banjir 6 Juli 2025," katanya.

Menurutnya, anggaran sebanyak 224 unit RTLH yang dipugar tersebut berasal dari dua sumber yakni 24 unit RTLH anggarannya dari APBD Kota Mataram, yang proses pengerjaan sudah mencapai sekitar 70 persen.

Baca juga: Baznas pugar 29 rumah tidak layak huni di Mataram senilai Rp700 juta

Sementara 200 unit RTLH bersumber dari bantuan pemerintah pusat namun untuk realisasi terakhir, pihaknya belum menerima laporan.

"Insya Allah, kegiatan pemugaran 224 unit RTLH tersebut bisa rampung bersamaan sesuai dengan target yang ditetapkan," katanya.

Menurutnya, besaran anggaran untuk pemugaran RTLH tersebut bervariasi tergantung dari kondisi rumah yang akan dipugar. Dengan nilai bantuan berkisar Rp25 juta per unit hingga Rp50 juta per unit.

Kalau kondisi rumah sangat buruk, kemungkinan rumah sasaran dibangun ulang atau istilahnya pembangunan baru (PB) dengan anggaran yang lebih besar.

"Untuk tahun ini, semua rumah dapat bantuan pemugaran. Tidak ada bangun baru," katanya.

Baca juga: Sebanyak 521 rumah tidak layak huni di Lombok Timur diperbaiki

Sementara menyinggung program RTLH tahun 2026, Nazruddin mengatakan, RTLH tahun 2026 baru dialokasikan Rp100 juta dari APBD Kota Mataram.

Sedangkan dari pemerintah pusat, lanjutnya, sejauh ini belum ada informasi, begitu juga dari dana pokir anggota DPRD sebab bisanya, ada anggota dewan yang mengalihkan dana pokir ke program RTLH.

"Semoga tahun depan ada lagi program RTLH dari pemerintah pusat dan pokir dewan," katanya.