Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memugar 24 rumah tidak layak huni (RTLH) agar masyarakat memiliki tempat tinggal lebih aman dan nyaman.
Kepala Disperkim Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Rabu, mengatakan 24 rumah yang dipugar tersebut tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram.
"Untuk anggaran pemugaran RTLH tersebut bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp3 miliar," katanya usai mengikuti rapat di Kantor Wali Kota Mataram.
Ia mengatakan 24 rumah tersebut saat ini sedang tahap proses pekerjaan fisik dalam pemugaran, sedangkan target rampung pada akhir tahun ini.
Baca juga: Sebanyak 427 rumah tidak layak huni di Mataram siap dipugar
Besaran anggaran bantuan program pemugaran RTLH bervariasi karena tergantung kondisi rumah yang akan dipugar, sedangkan bantuan untuk pemugaran RTLH umumnya sekitar Rp50 juta per unit.
"Kalau kondisi rumah sangat buruk, ada kemungkinan rumah sasaran dibangun ulang atau istilahnya pembangunan baru (PB) dengan anggaran yang lebih besar," katanya.
Selain melaksanakan program pemugaran, Pemkot Mataram tahun ini mendapatkan bantuan 30 unit pembangunan rumah dan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program tiga juta rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah tidak hanya bangunan baru tetapi juga dalam bentuk perbaikan sebab tujuan program tersebut menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Mataram siapkan Rp2,9 miliar untuk pemugaran rumah tak layak huni
Bantuan untuk 30 rumah dari Kementerian PKP itu diberikan melalui dana aspirasi salah satu anggota DPR RI. Adapun 30 kepala keluarga (KK) yang akan mendapatkan bantuan tersebut tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram.
Kriteria calon penerima bantuan, yakni kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni dengan dua skema, yakni pembangunan baru rumah swadaya dan perbaikan rumah swadaya.
Nama-nama calon penerima saat ini sudah dikirim ke kementerian untuk dilakukan verifikasi kembali. Besaran bantuan untuk satu KK sekitar Rp50 juta untuk bangun baru dan Rp20 juta untuk perbaikan.
"Bantuan itu merupakan bantuan stimulan swadaya, artinya yang diberikan bantuan juga memiliki kontribusi. Jadi tidak murni dari pemerintah," katanya.
Baca juga: Baznas siap pugar 20 unit rumah tidak layak huni di Mataram
Baca juga: Pemugaran RTLH di Mataram dianggarkan Rp2,9 miliar
Baca juga: Baznas pugar 36 unit rumah tidak layak huni di Mataram
