Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di kota itu agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Selasa, mengatakan anggaran sebesar Rp2,9 miliar itu berasal dari dua sumber, yakni Rp1,5 miliar dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Rp1,4 miliar dari APBD Kota Mataram.
"Untuk jumlah sasaran masyarakat penerima program RTLH belum bisa kami pastikan," katanya.
Baca juga: Baznas pugar 36 unit rumah tidak layak huni di Mataram
Biasanya kegiatan pemugaran RTLH mendapatkan bantuan rata-rata sekitar Rp50 juta per unit atau tergantung kondisi rumah yang akan dipugar, bahkan ada juga yang dapat program pembangunan baru.
"Untuk melaksanakan program itu, kami segera melakukan validasi data calon penerima bantuan pemugaran RTLH," katanya.
Berdasarkan data RTLH Kota Mataram tahun 2024, katanya, tercatat sebanyak 1.500 rumah sudah masuk database RTLH tersebar di 27 kelurahan dari total 50 kelurahan se-Kota Mataram.
"Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi, kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah," katanya.
Baca juga: Disperkim usulkan Rp200 juta perbaikan rumah terdampak bencana di Mataram
Database sebanyak 1.500 unit rumah masuk RTLH itu sesuai dengan data riil yang dilaksanakan sejak akhir 2023, dan didata secara lengkap by name by address serta titik koordinat.
Dalam pendataan rumah di Kota Mataram dilakukan penilaian melalui tiga komponen bangunan rumah warga.
Pertama, komponen keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan apakah menggunakan besi kolom dan ring atau tidak. Kedua, kesehatan bangunan, apakah rumah warga itu memiliki toilet, jendela dan pintu.
Baca juga: Baznas Mataram data calon penerima program pemugaran RTLH
Sedangkan komponen ketiga adalah luasan bangunan yang berkaitan dengan indikasi kekurangan rumah ketika dilakukan pendataan terjadi satu rumah dengan ukuran kecil ditempati dua kepala keluarga (KK).
"Database RTLH itu dapat memudahkan kami dalam melakukan pemetaan dan intervensi program, baik melalui anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Kegiatan pemugaran RTLH di Mataram telah capai 84 persen
Baca juga: Kegiatan pemugaran RTLH di Mataram mencapai 84 persen
Baca juga: Pemugaran 85 RTLH di Mataram dimulai Juni