Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menekankan pada perbaikan sanitasi agar hunian menjadi layak untuk keluarga.
Ia menjelaskan kebutuhan perumahan nasional tidak hanya menyangkut kepemilikan, tetapi juga kualitas hunian dan sanitasi.
“Enam juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak akibat buruknya sanitasi,” ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Program 3 Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden Prabowo dirancang sebagai kebijakan masif berbasis data untuk menjawab persoalan backlog perumahan dan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia.
Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.
Wamen PKP mengatakan adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).
Baca juga: Kementerian PKP sebut kredit Program Perumahan percepat penyediaan rumah
Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.
Fahri berharap pemerintah daerah yang tersebar di 38 provinsi, 415 kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk menyukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.
Baca juga: Mataram dapat bantuan pembangunan 30 rumah dari Kementerian PKP
Semangat tersebut, menurut dia, penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Fahri juga mengimbau agar warga yang tinggal di rumah-rumah di pinggir sungai tidak membuang limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK.
