Dompu (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bergerak cepat menunjuk Si Made Rai Edi Astawa, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), menggantikan Indra Jaya Usman (IJU) yang sedang menghadapi proses hukum.
"Kami bergerak cepat agar roda organisasi tidak terhenti. Penunjukan Plt adalah langkah organisatoris yang diperlukan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan menjaga soliditas kader di NTB,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jumat malam.
Ia menegaskan, Partai Demokrat menghormati penuh proses penegakan hukum terhadap IJU.
"Melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), DPP Demokrat telah memberikan pendampingan hukum sebagai bentuk komitmen terhadap kader yang sedang menghadapi persoalan hukum," ujarnya.
IJU sebelumnya tersangkut kasus dugaan bagi bagi dana siluman DPRD NTB. Mantan Ketua DPD Demokrat NTB yang juga anggota DPRD NTB ini ditetapkan tersangka oleh Kejati NTB, bersama dua tersangka, Hamdan Kasim dan Muhammad Nasib Ikroman.
AHY memastikan, organisasi tetap berjalan solid, DPP Partai Demokrat secara resmi menunjuk Si Made Rai Edi Astawa, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB.
"Keputusan ini adalah wujud komitmen Partai Demokrat untuk menjunjung tinggi integritas sekaligus memastikan organisasi terus bergerak dan melayani masyarakat, "tegasnya.
Di sisi lain, penunjukan Made Rai sebagai Plt Ketua DPD Demokrat NTB dinilai sebagai langkah strategis. Selain menjabat Sekretaris I BPOKK DPP Partai Demokrat, ia memiliki pengalaman panjang dan kedekatan dengan dinamika sosial politik kawasan Nusa Tenggara. Saat berdinas di TNI, Made Rai pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Setelah menerima mandat sebagai Plt, Made Rai langsung memulai langkah konsolidasi internal. Didampingi Deputi BPOKK DPP Wilayah Bali-Nusra, ia menggelar pertemuan dengan seluruh Ketua DPC se-NTB, jajaran pengurus DPD, serta anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB.
Baca juga: Sekjen Partai Demokrat diganti, begini alasan AHY
"Konsolidasi ini bertujuan memulihkan moral kader sekaligus memperkuat soliditas organisasi di tengah dinamika yang sedang berlangsung," ujarnya.
Menurutnya, kondisi internal Partai Demokrat di NTB tetap solid dan terkonsolidasi.
"Seluruh kader siap menjalankan arahan Ketua Umum dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB," kata Made Rai.
Baca juga: Demokrat tegaskan dukung program Gubernur-Wagub NTB
Diketahui, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, masa jabatan Plt Ketua DPD berlangsung paling lama satu tahun, atau hingga dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) atau Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih Ketua DPD definitif.
