Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan krisis air bersih akibat dampak musim kemarau yang melanda sejumlah daerah di wilayah itu diprediksi masih akan terjadi hingga bulan Desember 2024.
"Untuk ketersediaan air minum/air bersih kemungkinan sampai Desember kita masih kekurangan," kata Kepala BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Rabu.
Ia mengakui meski hujan sudah mulai terjadi di akhir September, namun untuk beberapa daerah khususnya yang berada di kawasan selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tetap masih kekurangan air.
"Walaupun curah hujan tinggi belum tentu juga di kawasan selatan Pulau Lombok dan Sumbawa itu air langsung mengalir karena air itu butuh waktu resapan," ujarnya.
Baca juga: Warga NTB diimbau waspadai kekeringan meteorologis di musim kemarau
Berdasarkan data BPBD NTB, sampai dengan saat ini jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai 500 ribu jiwa lebih yang tersebar di 77 kecamatan. Sementara dari 10 kabupaten/kota, terdapat sembilan yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Selain menyebabkan kesulitan air bersih terdapat 10 hektar lahan pertanian juga terdampak kekeringan akibat musim kemarau.
"Saat ini dalam posisi puncak-puncaknya musim kering," katanya.
Baca juga: Kemenparekraf diminta cari solusi krisis air di KSPN Tramena Lombok NTB
Untuk mengatasi kekurangan air bersih ini, BPBD NTB, terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Membangun sumur-sumur bor di sejumlah titik. Sumur bor ini diperoleh dari bantuan pemerintah pusat melalui BNPB, termasuk rencana modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan.
"Wilayah Lombok selatan itu sumur bor tidak bisa karena tidak ada cekungan air tanah. Cara yang kita lakukan dengan mendistribusikan air, kalau pun pasang sumur bos itu tidak disana," terang Ahmadi.
Baca juga: Pemprov NTB ajak warga shalat minta hujan
Alokasi anggaran untuk membeli air dan operasional ini, BPBD NTB mendapatkan bantuan dana dari BNPB sebesar Rp300 juta, sedangkan di APBD NTB Rp700 juta.
"Ini kita gunakan untuk membeli kebutuhan air dan operasional mobil tangki. Dengan uang itu kita pakai untuk 2.000 tangki air," katanya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi kekeringan di NTB bakal meluas karena puncak musim kemarau masih berlangsung pada September 2024.
Pada dasarian II September 2024 (11-20 September) potensi hujan di wilayah NTB sangat rendah. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian kecil wilayah NTB.
Baca juga: Artikel - Musibah tahunan itu kembali melanda NTB
"Untuk ketersediaan air minum/air bersih kemungkinan sampai Desember kita masih kekurangan," kata Kepala BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Rabu.
Ia mengakui meski hujan sudah mulai terjadi di akhir September, namun untuk beberapa daerah khususnya yang berada di kawasan selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tetap masih kekurangan air.
"Walaupun curah hujan tinggi belum tentu juga di kawasan selatan Pulau Lombok dan Sumbawa itu air langsung mengalir karena air itu butuh waktu resapan," ujarnya.
Baca juga: Warga NTB diimbau waspadai kekeringan meteorologis di musim kemarau
Berdasarkan data BPBD NTB, sampai dengan saat ini jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai 500 ribu jiwa lebih yang tersebar di 77 kecamatan. Sementara dari 10 kabupaten/kota, terdapat sembilan yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Selain menyebabkan kesulitan air bersih terdapat 10 hektar lahan pertanian juga terdampak kekeringan akibat musim kemarau.
"Saat ini dalam posisi puncak-puncaknya musim kering," katanya.
Baca juga: Kemenparekraf diminta cari solusi krisis air di KSPN Tramena Lombok NTB
Untuk mengatasi kekurangan air bersih ini, BPBD NTB, terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Membangun sumur-sumur bor di sejumlah titik. Sumur bor ini diperoleh dari bantuan pemerintah pusat melalui BNPB, termasuk rencana modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan.
"Wilayah Lombok selatan itu sumur bor tidak bisa karena tidak ada cekungan air tanah. Cara yang kita lakukan dengan mendistribusikan air, kalau pun pasang sumur bos itu tidak disana," terang Ahmadi.
Baca juga: Pemprov NTB ajak warga shalat minta hujan
Alokasi anggaran untuk membeli air dan operasional ini, BPBD NTB mendapatkan bantuan dana dari BNPB sebesar Rp300 juta, sedangkan di APBD NTB Rp700 juta.
"Ini kita gunakan untuk membeli kebutuhan air dan operasional mobil tangki. Dengan uang itu kita pakai untuk 2.000 tangki air," katanya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi kekeringan di NTB bakal meluas karena puncak musim kemarau masih berlangsung pada September 2024.
Pada dasarian II September 2024 (11-20 September) potensi hujan di wilayah NTB sangat rendah. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian kecil wilayah NTB.
Baca juga: Artikel - Musibah tahunan itu kembali melanda NTB