Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan status siaga darurat kekeringan setelah dilakukan pendataan dan evaluasi terhadap sejumlah titik terhadap potensi penurunan debit air dalam beberapa pekan terakhir.
"Status siaga darurat kami tetapkan mulai 30 September sampai 31 Desember 2024," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Irwan Rahadi, di Mataram, Senin.
Ia mengatakan, penetapan status siaga darurat kekeringan itu juga sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar oleh BPBD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta camat dan lurah.
Baca juga: BPBD minta camat lurah aktif di Mataram pantau potensi dampak kemarau
Selain itu, juga dihadirkan BMKG untuk memaparkan secara umum terhadap siklus musim yang terjadi dan puncak hujan akan terjadi di Kota Mataram pada bulan November 2024.
"Jadi, sebenarnya kita harus siaga dua, yakni pertama untuk kekeringan dan kedua siaga dampak hidrometeorologi," kata Irwan yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram.
Menurut dia, status siaga darurat ditetapkan setelah dilakukan pemantauan terhadap situasi lapangan, tim BPBD sudah turun ke lapangan melihat sumber-sumber air mulai berkurang.
Selain itu, juga adanya laporan sekitar satu hektare lahan pertanian terancam gagal panen, seperti di wilayah Karang Baru dan Rembiga sebab untuk mencari air mereka harus berkoordinasi sampai ke wilayah Lombok Barat.
"Satu hektare lahan pertanian yang terancam gagal panen itu kondisi tanaman padinya sedang berbunga," katanya.
Baca juga: BPBD identifikasi wilayah berpotensi terdampak kemarau di Mataram
Ia menambahkan bahwa laporan dan keluhan juga disampaikan pengusaha tahu tempe di wilayah Abian Tubuh yang kekurangan air bersih khususnya dari PDAM, sebab pengusaha tahu tempe harus menggunakan air bersih.
"Sementara debit air bersih dari PDAM mengalami penurunan sebagai dampak kemarau, " katanya.
Laporan lain juga dari permukiman warga atau rumah tangga yang dilakukan upaya bantuan pasokan air melalui injeksi oleh PT Air Minum (PTAM) Giri Menang.
"Untuk mengatasi kebutuhan air bersih, kami berkoordinasi dengan PTAM Giri Menang sebab salah satu penyebabnya karena debit air berkurang," katanya.
Baca juga: Krisis air bersih di wilayah NTB diprediksi sampai Desember 2024
Oleh karena tu, status siaga darurat kekeringan ditetapkan. Kota Mataram menyiapkan langkah darurat sebagai antisipasi, seperti menyiapkan suplai air di kawasan terdampak untuk melakukan langkah penanganan yang lebih komprehensif dalam menyikapi kekeringan ini.
Irwan menambahkan, Kota Mataram tidak asal-asalan menetapkan status siaga darurat kekeringan, karena acuannya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kekurangan air.
"Penetapan status siaga darurat kekeringan tidak harus menunggu dampak secara global tetapi kalau sudah ada bukti lapangan dan keluhan masyarakat terhadap penurunan debit air, maka status siaga darurat bisa kita tetapkan," katanya.
"Status siaga darurat kami tetapkan mulai 30 September sampai 31 Desember 2024," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Irwan Rahadi, di Mataram, Senin.
Ia mengatakan, penetapan status siaga darurat kekeringan itu juga sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar oleh BPBD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta camat dan lurah.
Baca juga: BPBD minta camat lurah aktif di Mataram pantau potensi dampak kemarau
Selain itu, juga dihadirkan BMKG untuk memaparkan secara umum terhadap siklus musim yang terjadi dan puncak hujan akan terjadi di Kota Mataram pada bulan November 2024.
"Jadi, sebenarnya kita harus siaga dua, yakni pertama untuk kekeringan dan kedua siaga dampak hidrometeorologi," kata Irwan yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram.
Menurut dia, status siaga darurat ditetapkan setelah dilakukan pemantauan terhadap situasi lapangan, tim BPBD sudah turun ke lapangan melihat sumber-sumber air mulai berkurang.
Selain itu, juga adanya laporan sekitar satu hektare lahan pertanian terancam gagal panen, seperti di wilayah Karang Baru dan Rembiga sebab untuk mencari air mereka harus berkoordinasi sampai ke wilayah Lombok Barat.
"Satu hektare lahan pertanian yang terancam gagal panen itu kondisi tanaman padinya sedang berbunga," katanya.
Baca juga: BPBD identifikasi wilayah berpotensi terdampak kemarau di Mataram
Ia menambahkan bahwa laporan dan keluhan juga disampaikan pengusaha tahu tempe di wilayah Abian Tubuh yang kekurangan air bersih khususnya dari PDAM, sebab pengusaha tahu tempe harus menggunakan air bersih.
"Sementara debit air bersih dari PDAM mengalami penurunan sebagai dampak kemarau, " katanya.
Laporan lain juga dari permukiman warga atau rumah tangga yang dilakukan upaya bantuan pasokan air melalui injeksi oleh PT Air Minum (PTAM) Giri Menang.
"Untuk mengatasi kebutuhan air bersih, kami berkoordinasi dengan PTAM Giri Menang sebab salah satu penyebabnya karena debit air berkurang," katanya.
Baca juga: Krisis air bersih di wilayah NTB diprediksi sampai Desember 2024
Oleh karena tu, status siaga darurat kekeringan ditetapkan. Kota Mataram menyiapkan langkah darurat sebagai antisipasi, seperti menyiapkan suplai air di kawasan terdampak untuk melakukan langkah penanganan yang lebih komprehensif dalam menyikapi kekeringan ini.
Irwan menambahkan, Kota Mataram tidak asal-asalan menetapkan status siaga darurat kekeringan, karena acuannya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kekurangan air.
"Penetapan status siaga darurat kekeringan tidak harus menunggu dampak secara global tetapi kalau sudah ada bukti lapangan dan keluhan masyarakat terhadap penurunan debit air, maka status siaga darurat bisa kita tetapkan," katanya.