Purwakarta, Jawa Barat (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan program harga gas bumi tertentu (HGBT) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi sektor keramik, secara langsung mendorong optimisme sektor tersebut dalam menyambut program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran terkait pembangunan rumah rakyat.
"Perpanjangan kebijakan HGBT melalui KepmenESDM Nomor 255 tahun 2024 dan Permenperin nomor 36 tahun 2024 tentang SNI wajib semakin memberikan optimisme bagi industri keramik nasional untuk menyambut dan mendukung kebijakan baru pemerintah bapak Prabowo-Gibran 2024-2029 perihal pembangunan rumah rakyat 3 juta unit per tahun," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto ditemui di Purwakarta, Jawa Barat, Senin.
Pihaknya meyakini dengan adanya dua program tersebut bakal memberikan dan meningkatkan daya saing industri keramik domestik, mengingat 30 persen biaya produksi subsektor ini dialokasikan untuk pembiayaan energi.
Selain itu menurutnya, beleid ini juga menjadi jawaban keraguan daripada pemain baru industri keramik yang saat ini tengah mengembangkan skala bisnis atau berencana untuk menambah investasi.
Baca juga: Industri asuransi umum perlu inovatif
Lebih lanjut, dirinya mengatakan dengan adanya kebijakan ini juga pihaknya siap untuk mendukung pemerintah baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen.
"Kami siap untuk melakukan ekspansi-ekspansi baru. Hari ini total kapasitas terpasang untuk sektor industri keramik 675 juta meter persegi per tahun," katanya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.
Baca juga: Sentra Industri porang di Lombok Timur dikelola pihak ketiga
Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk “menghidupkan” kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah yang secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.
Menurut dia, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.
"Perpanjangan kebijakan HGBT melalui KepmenESDM Nomor 255 tahun 2024 dan Permenperin nomor 36 tahun 2024 tentang SNI wajib semakin memberikan optimisme bagi industri keramik nasional untuk menyambut dan mendukung kebijakan baru pemerintah bapak Prabowo-Gibran 2024-2029 perihal pembangunan rumah rakyat 3 juta unit per tahun," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto ditemui di Purwakarta, Jawa Barat, Senin.
Pihaknya meyakini dengan adanya dua program tersebut bakal memberikan dan meningkatkan daya saing industri keramik domestik, mengingat 30 persen biaya produksi subsektor ini dialokasikan untuk pembiayaan energi.
Selain itu menurutnya, beleid ini juga menjadi jawaban keraguan daripada pemain baru industri keramik yang saat ini tengah mengembangkan skala bisnis atau berencana untuk menambah investasi.
Baca juga: Industri asuransi umum perlu inovatif
Lebih lanjut, dirinya mengatakan dengan adanya kebijakan ini juga pihaknya siap untuk mendukung pemerintah baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen.
"Kami siap untuk melakukan ekspansi-ekspansi baru. Hari ini total kapasitas terpasang untuk sektor industri keramik 675 juta meter persegi per tahun," katanya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.
Baca juga: Sentra Industri porang di Lombok Timur dikelola pihak ketiga
Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk “menghidupkan” kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah yang secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.
Menurut dia, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.