Jakarta (ANTARA) - Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan Darmawan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah dalam membangun pemerataan perekonomian di seluruh daerah.
"Pembangunan IKN yang dimulai dari era kepemimpinan Jokowi harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah baru Prabowo-Gibran," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Senin.
Menurut Darmawan, sedari awal pemerintah memang ingin menyebarkan pusat pertumbuhan perekonomian ke seluruh daerah agar tidak terjadi sentralisasi di pulau Jawa.
Baca juga: Jokowi batalkan Keppres IKN dan Jakarta tetap jadi ibu kota, cek faktanya
Pusat perekonomian tersebut harus disebarkan ke wilayah yang dinilai mengalami ketimpangan jika dibanding pulau Jawa, salah satu contoh yakni wilayah Indonesia bagian timur. Ketimpangan perekonomian itu, lanjut Darmawan, sangat mudah terlihat dari segi pembangunan infrastruktur, kemakmuran rakyat dan sisi perekonomian lainnya.
Dengan adanya pembangunan IKN, Darmawan yakin pusat perekonomian Indonesia perlahan akan pindah dari kawasan pulau Jawa.
Baca juga: Prabowo tunjuk mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono jadi Kepala OIKN
"Kawasan timur Indonesia memiliki potensi besar. Diharapkan dari pembangunan IKN ini potensi tersebut dapat tergarap," kata dia.
Namun demikian, Darmawan mengakui untuk melakukan hal tersebut butuh komitmen yang kuat dari presiden dan seluruh jajaran pemerintahan lainya. Karenanya Darmawan berharap Presiden Prabowo Subianto mau berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN demi terciptanya perekonomian yang kuat dan merata.
"IKN adalah mimpi yang besar bagi rakyat Indonesia. Mimpi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia menuju era keemasannya," tutup dia.
IKN dinilai sebagai upaya pemerataan perekonomian
Selasa, 29 Oktober 2024 6:37 WIB
Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
Pewarta : Walda Marison
Editor : I Komang Suparta
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Prabowo sentil kepala daerah: Jangan bongkar situs sejarah perjuangan bangsa
02 February 2026 18:50 WIB
Prabowo--Abraham Samad bahas pengalaman berantas korupsi, Isu revisi UU KPK ditepis
02 February 2026 18:46 WIB