Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin mengingatkan masyarakat setempat untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.
"Kita sadari bersama bahwa peredaran obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan sebagai bagian dari komoditas pengawasan Badan POM. Produk yang aman dan terjamin mutunya merupakan salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya pada lokakarya bertajuk "Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan" yang diselenggarakan BPOM RI di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang saat ini pelaksanaannya sudah semakin bersinergi antara BPOM dan pemerintah daerah memiliki arti yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.
Baca juga: NTB gelar Ite Begawe Fest promosikan produk lokal
Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul dari produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan yang tidak aman, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta mendukung upaya meningkatkan kualitas produk lokal di NTB.
Selain itu, kata dia, tantangan di bidang ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya, ia mengapresiasi kerja keras dari tim pengawas, baik dari BPOM maupun dari pihak terkait lainnya, yang terus berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan secara konsisten.
"Kolaborasi lintas sektor dan dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat, kita bisa membangun kesadaran akan pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas," kata Hassanudin.
Baca juga: PLN NTB dorong pengembangan produk olahan berbasis mangrove dan kepiting
Ia berharap dalam rangka mendukung dan menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu program makan bergizi gratis (MBG), pihaknya siap berkolaborasi dengan BPOM sebagai salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki peran dalam hal pengawasan keamanan makanan yang mampu berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di NTB.
Sementara itu, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan digelarnya lokakarya ini agar bagaimana SDM dan lembaga memiliki integritas yang tinggi dan bermanfaat.
"Selain itu, tujuan utamanya adalah bagaimana mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki agar menjadikan lembaga BPOM secara nasional memiliki akreditasi WTP yang mampu dipertahankan dan secara global terdaftar sebagai WHO daftar otoritas kelas global," katanya.
Ia menyatakan manfaat masuk daftar WHO itu membuat reputasi Indonesia dianggap sejajar dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Jepang, Amerika serikat, Australia dan negara lainnya.
Baca juga: Merawat wastra tenun di NTB dari gempuran zaman
"Kita sadari bersama bahwa peredaran obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan sebagai bagian dari komoditas pengawasan Badan POM. Produk yang aman dan terjamin mutunya merupakan salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya pada lokakarya bertajuk "Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan" yang diselenggarakan BPOM RI di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang saat ini pelaksanaannya sudah semakin bersinergi antara BPOM dan pemerintah daerah memiliki arti yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.
Baca juga: NTB gelar Ite Begawe Fest promosikan produk lokal
Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul dari produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan yang tidak aman, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta mendukung upaya meningkatkan kualitas produk lokal di NTB.
Selain itu, kata dia, tantangan di bidang ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya, ia mengapresiasi kerja keras dari tim pengawas, baik dari BPOM maupun dari pihak terkait lainnya, yang terus berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan secara konsisten.
"Kolaborasi lintas sektor dan dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat, kita bisa membangun kesadaran akan pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas," kata Hassanudin.
Baca juga: PLN NTB dorong pengembangan produk olahan berbasis mangrove dan kepiting
Ia berharap dalam rangka mendukung dan menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu program makan bergizi gratis (MBG), pihaknya siap berkolaborasi dengan BPOM sebagai salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki peran dalam hal pengawasan keamanan makanan yang mampu berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di NTB.
Sementara itu, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan digelarnya lokakarya ini agar bagaimana SDM dan lembaga memiliki integritas yang tinggi dan bermanfaat.
"Selain itu, tujuan utamanya adalah bagaimana mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki agar menjadikan lembaga BPOM secara nasional memiliki akreditasi WTP yang mampu dipertahankan dan secara global terdaftar sebagai WHO daftar otoritas kelas global," katanya.
Ia menyatakan manfaat masuk daftar WHO itu membuat reputasi Indonesia dianggap sejajar dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Jepang, Amerika serikat, Australia dan negara lainnya.
Baca juga: Merawat wastra tenun di NTB dari gempuran zaman