Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan stok gas LPG atau elpiji 3 kilogram menjelang Ramadhan 2025 dipastikan masih aman atau belum terjadi kelangkaan seperti di daerah lain.
"Stok gas LPG 3 kilogram di Lombok Tengah dalam keadaan aman, tidak ada gejolak, aman-aman saja," kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Tengah Roro Sri Mulyaningsih di Lombok Tengah, Jumat.
Ia mengatakan untuk kebijakan pembelian gas LPG 3 kilogram di pangkalan, pemerintah Lombok Tengah masih menunggu surat keputusan dari pusat mengenai kebijakan tersebut.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Pembelian elpiji dengan KTP diterapkan di Lombok Tengah
Informasi yang diperolehnya, diketahui Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan.
"Awalnya berita ini untuk mengatur dan menertibkan para pengecer supaya tidak melonjak harganya, tapi dari Presiden sudah menginstruksikan pengecer berjualan seperti biasa. Kami tunggu saja arahan pusat seperti apa,” kata Roro.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa para pengecer yang statusnya diubah menjadi subpangkalan untuk mendistribusikan LPG 3 kilogram, tidak dipungut biaya sama sekali dalam prosesnya.
"Tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian nanti, sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan," kata Bahlil, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca juga: Kuota gas elpiji 3 kg untuk Lombok Tengah sebanyak 25.856 tabung
Menurut Bahlil, ada sebanyak 370.000 pengecer LPG 3 kilogram yang statusnya diubah menjadi subpangkalan mulai Selasa (4/2) pagi, agar para pengecer bisa kembali berjualan produk tersebut setelah selama tiga hari sebelumnya mereka dilarang berjualan.
Sistem tata kelola pengecer menjadi subpangkalan dilakukan Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina yang sejak awal dipercaya untuk mendistribusikan pasokan LPG 3 kilogram yang disubsidi pemerintah.
Perubahan status pengecer menjadi subpangkalan dilakukan secara otomatis oleh sistem yang dimiliki Pertamina, sehingga pengecer tidak perlu khawatir terhadap hal tersebut.
Baca juga: 500 nelayan Lombok Tengah terima konvertir kit elpiji
Bahlil menyebutkan sistem Teknologi Informasi (TI) Pertamina nantinya akan menjadi dasar untuk pemerintah melakukan verifikasi bagi para pengecer untuk menjadi subpangkalan.
Lebih lanjut, para subpangkalan nantinya akan mendapatkan asistensi dari Pertamina untuk memastikan kepatuhan dalam mendistribusikan LPG 3 kilogram sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Proses berikutnya kami melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi subpangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, pasti dilakukan evaluasi, penilaian. Agar betul-betul subpangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kilogram tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Penggunaan elpiji subsidi bagi pengusaha di NTB ditertibkan
Baca juga: Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg
Baca juga: Antrean elpiji 3 kg makan korban jiwa, Bahlil minta maaf