Mataram (ANTARA) - Warga pulau Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, meminta pemerintah untuk segera menyambungkan pipa air bersih bawah laut dari pulau Gili Air agar krisis air bersih bisa teratasi.
Kepala Dusun Gili Meno, Masrun mengatakan beberapa hari terakhir ini warga sudah mendatangi eksekutif dan legislatif di Jakarta untuk menuntaskan krisis air yang berlangsung selama hampir setahun ini.
"Harapan besar kami itu tersambung, bukan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ujarnya dalam konferensi pers yang dipantau di Mataram, Jumat, (21/2).
Masrun menuturkan pipa air bersih dari darat sudah ada di Gili Air, pulau yang bersebelahan dengan Gili Meno. Namun, hingga kini Gili Meno masih belum tersambung pipa air bersih.
Baca juga: Pj Gubernur NTB Atensi Krisis Air Bersih di Gili Meno
Masyarakat Gili Meno sebanyak 281 kepala keluarga menolak perusahaan air bersih PT Tiara Citra Nirwana (TCN) membangun fasilitas penyulingan air laut menjadi air bersih di Gili Meno, sebab aktivitas perusahaan itu terbukti merusak lingkungan di Gili Trawangan.
Menurutnya, ekosistem perairan dan terumbu karang di Gili Trawangan yang tadinya hanya rusak 1.600 meter persegi kini meluas menjadi 2.400 meter persegi.
"Kami tidak ingin perusahaan itu melebarkan sayap yang merusak ekonomi masyarakat kami, karena kami adalah masyarakat pulau-pulau kecil. Apabila ekosistem laut maupun terumbu karang rusak, maka ekonomi kami akan hilang," kata Masrun.
Baca juga: Walhi: Negara bertanggung jawab soal krisis air di Gili Meno dan Trawangan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berkomitmen mendampingi masyarakat di Gili Meno agar hak-hak penduduk pulau bisa terpenuhi dan berlanjut kepada generasi berikutnya.
Direktur Walhi Nusa Tenggara Barat, Amri Nuryadin mengatakan apa yang dilakukan Walhi hari ini adalah merupakan bagian dari mandat rakyat untuk dijalankan karena bersama itulah sebenarnya prinsip organisasi kami, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat provinsi.
Ini adalah pekerjaan rumah lama yang akan kami sampaikan kepada kepala daerah yang baru dilantik entah itu gubernur maupun bupati," pungkas Amri.
Baca juga: Dispar: Pembatasan kunjungan bukan solusi atasi krisis air di Gili Trawangan