Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara Denda Dewi Tresna Astuti menilai pembatasan kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan dan Meno bukan menjadi solusi tepat dalam mengatasi krisis air bersih.
"Pembatasan jumlah kunjungan wisata itu 'kan bukan sebuah hal yang harus kami lakukan, karena memang untuk saat ini, kunjungan kian menurun, karena sudah memasuki bulan November," kata Denda di Mataram, Jumat.
Dia turut khawatir apabila ada pembatasan jumlah kunjungan yang mengikuti kuota ketersediaan air bersih di Gili Trawangan dan Meno, akan memberi dampak yang cukup besar, terutama bagi nilai pendapatan masyarakat dan pengusaha yang bergantung pada roda perekonomian di kawasan wisata tersebut.
"Karena gili ini menyangkut banyak pihak. Misal, kalau kita melakukan pembatasan, otomatis akan ada pengurangan tenaga kerja, itu salah satunya, banyak hal yang harus kita pikirkan bersama sebelum mengambil aksi seperti itu (pembatasan jumlah kunjungan wisatawan)," ujarnya.
Baca juga: Walhi: Negara bertanggung jawab soal krisis air di Gili Meno dan Trawangan
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Gili Trawangan dan Meno kini masih dalam status normal dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun ada gejolak krisis air yang terjadi sejak Mei 2024.
"Rata-rata kunjungan saat ini masih di angka 2.000-an per hari, masih stabil dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu itu (jumlah kunjungan wisatawan) jauh turunnya," ucap dia.
Baca juga: Krisis air pengaruhi lama kunjungan wisatawan di Gili Tramena Lombok
Perihal pemenuhan hak dasar kebutuhan masyarakat ini, Denda memastikan Dinas Pariwisata Lombok Utara akan mendorong pihak pemangku kebijakan di kursi pemerintahan untuk segera mengentaskan persoalan krisis air di Gili Trawangan dan Meno.
"Tentunya, ini memang membutuhkan koordinasi berjenjang, bukan hanya bicara Pemerintah Lombok Utara saja, tetapi ini juga harus ada dari pemerintah provinsi hingga pusat," kata Denda.
Baca juga: Krisis air di Gili Tramena Lombok berdampak pada sektor pariwisata
Oleh karena itu, dia menyampaikan bahwa bupati bersama PDAM Amerta Dayan Gunung mewakili Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada Senin (4/11), akan melakukan pertemuan membahas persoalan krisis air bersih di Gili Trawangan dan Meno dengan pejabat Pemerintah Provinsi NTB di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Insya Allah kalau tidak ada halangan, rencananya Senin (4/11), Pak Bupati beserta dari pemprov, termasuk PDAM, akan melakukan audiensi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bagaimana ada tindakan jangka pendek dalam menyelesaikan persoalan krisis air bersih ini," ujarnya.
Baca juga: BKKPN dukung pemda siapkan sarana air dari darat menuju Gili Tramena Lombok
Baca juga: Industri pariwisata tiga gili Lombok terancam mati suri
"Pembatasan jumlah kunjungan wisata itu 'kan bukan sebuah hal yang harus kami lakukan, karena memang untuk saat ini, kunjungan kian menurun, karena sudah memasuki bulan November," kata Denda di Mataram, Jumat.
Dia turut khawatir apabila ada pembatasan jumlah kunjungan yang mengikuti kuota ketersediaan air bersih di Gili Trawangan dan Meno, akan memberi dampak yang cukup besar, terutama bagi nilai pendapatan masyarakat dan pengusaha yang bergantung pada roda perekonomian di kawasan wisata tersebut.
"Karena gili ini menyangkut banyak pihak. Misal, kalau kita melakukan pembatasan, otomatis akan ada pengurangan tenaga kerja, itu salah satunya, banyak hal yang harus kita pikirkan bersama sebelum mengambil aksi seperti itu (pembatasan jumlah kunjungan wisatawan)," ujarnya.
Baca juga: Walhi: Negara bertanggung jawab soal krisis air di Gili Meno dan Trawangan
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Gili Trawangan dan Meno kini masih dalam status normal dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun ada gejolak krisis air yang terjadi sejak Mei 2024.
"Rata-rata kunjungan saat ini masih di angka 2.000-an per hari, masih stabil dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu itu (jumlah kunjungan wisatawan) jauh turunnya," ucap dia.
Baca juga: Krisis air pengaruhi lama kunjungan wisatawan di Gili Tramena Lombok
Perihal pemenuhan hak dasar kebutuhan masyarakat ini, Denda memastikan Dinas Pariwisata Lombok Utara akan mendorong pihak pemangku kebijakan di kursi pemerintahan untuk segera mengentaskan persoalan krisis air di Gili Trawangan dan Meno.
"Tentunya, ini memang membutuhkan koordinasi berjenjang, bukan hanya bicara Pemerintah Lombok Utara saja, tetapi ini juga harus ada dari pemerintah provinsi hingga pusat," kata Denda.
Baca juga: Krisis air di Gili Tramena Lombok berdampak pada sektor pariwisata
Oleh karena itu, dia menyampaikan bahwa bupati bersama PDAM Amerta Dayan Gunung mewakili Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada Senin (4/11), akan melakukan pertemuan membahas persoalan krisis air bersih di Gili Trawangan dan Meno dengan pejabat Pemerintah Provinsi NTB di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Insya Allah kalau tidak ada halangan, rencananya Senin (4/11), Pak Bupati beserta dari pemprov, termasuk PDAM, akan melakukan audiensi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bagaimana ada tindakan jangka pendek dalam menyelesaikan persoalan krisis air bersih ini," ujarnya.
Baca juga: BKKPN dukung pemda siapkan sarana air dari darat menuju Gili Tramena Lombok
Baca juga: Industri pariwisata tiga gili Lombok terancam mati suri