Dompu (ANTARA) - Bupati Dompu Bambang Firdaus menerima ratusan massa anggota Forum Solidaritas CASN dan PPPK yang menggelar aksi, penolakan terhadap Surat Edaran Menpan RB Nomor: 27/63/B-MP.02/01/SD/2025 yang menetapkan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, Senin.
Dalam orasinya, Korlap Iman Mujahidin menilai, bahwa Surat Edaran Menpan RB sangat merugikan mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi.
Berdasarkan surat tersebut, pengangkatan CASN baru akan dilakukan pada Oktober 2024, sementara PPPK baru akan diangkat pada Maret 2026, jauh dari jadwal yang sebelumnya telah diputuskan.
"Penundaan ini bukan hanya berdampak pada individu yang telah dinyatakan lulus, tetapi juga pada stabilitas tenaga kerja di berbagai sektor pemerintahan daerah," ujarnya.
Baca juga: Tuntut keadilan, Ratusan CASN dan PPPK di Kota Bima unjuk rasa
Oleh karena itu, lanjut Imam, mereka menuntut agar Bupati Dompu dan jajaran Pemda ikut mendukung upaya pembatalan surat edaran tersebut dengan menyampaikan keberatan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus menyatakan, bahwa dirinya memahami keresahan para CASN dan PPPK yang hadir. Dengan penuh empati, ia berjanji untuk mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat pusat.
"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Forum Solidaritas CASN dan PPPK yang telah datang menyampaikan aspirasi ini. Saya memahami kegelisahan kalian semua," kata Bupati Bambang Firdaus.
Baca juga: Ribuan CPNS di Kota Bima akan gelar aksi protes penundaan pengangkatan
Ia menegaskan, bahwa Pemda Dompu akan berupaya meneruskan aspirasi ini ke Kemenpan RB agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali.
"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan berupaya agar kebijakan ini bisa dievaluasi. Mohon berikan kami waktu untuk bekerja dan menyampaikan aspirasi ini dengan baik," ujarnya dengan nada tenang dan meyakinkan.
Setelah mendapatkan respons langsung dari Bupati Dompu, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib. Meski belum ada kepastian mengenai hasil perjuangan mereka, Forum CASN dan PPPK tetap berharap agar Bupati Dompu dan jajaran Pemda dapat menjadi jembatan bagi mereka dalam memperjuangkan haknya.
Turut hadir sejumlah pejabat ikut menerima massa aksi tersebut, diantaranya Sekretaris Daerah Gatot Gunawan PP, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pembangunan dan Kesra, Kepala Bakesbangpoldagri, Kepala BKD dan PSDM, serta sejumlah pejabat lainnya.