Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa Perum Bulog harus mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah beras sisa impor tahun 2024 yang sudah berkutu.
Menurut anggota DPR di komisi yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan itu, Bulog selama ini hanya ditugaskan menyimpan serta menyalurkan bahan pangan, tetapi tidak punya kewenangan dalam mengambil keputusan. Dia menilai masalah beras tersebut seharusnya tidak terjadi.
"Negara itu wajib menyediakan pangan yang berkualitas untuk masyarakatnya," kata Daniel dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Bulog juga harus memantau beras yang ada di gudang secara realtime. Minimal, kata dia, setiap satu minggu harus ada beras yang dikeluarkan untuk disalurkan, dengan basis data penerima yang valid.
"Kalau terus didiamkan di gudang tentu tidak bermanfaat dan kualitas beras akan terus menurun seiring berjalannya waktu," katanya.
Ke depannya, dia meminta agar kebijakan impor benar-benar diperhitungkan secara matang dan tidak hanya asal impor. Menurut dia, kebijakan impor harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Bupati Dompu soroti kendala penyerapan hasil tani di CDC milik Bulog
"Tanpa perhitungan yang matang bisa membuat stok berlebihan sehingga menumpuk di gudang, kelamaan digudang pasti akan menurunkan kualitasnya," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, menyatakan bakal mengecek langsung kualitas beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog, untuk menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak yang menemukan beras-beras Bulog berkutu.
Baca juga: Bulog optimalkan serap gabah petani
Menurut dia, Bulog bakal terus memperbaiki sirkulasi dan tata kelola penyimpanan beras sehingga ke depan temuan beras yang berkutu semakin berkurang. Sementara itu, untuk beras yang ditemukan berkutu dan tidak layak konsumsi, Sudaryono menyebut perlu ada cara-cara lain.