Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Muzihir meminta Pemerintah Kota Mataram menertibkan bangunan yang menutup drainase guna mengatasi banjir yang melanda wilayah setempat pada Minggu (6/7).
Anggota DPRD Dapil Kota Mataram ini menilai banjir kali ini sebagai bencana terparah dalam lima dekade terakhir meskipun intensitas hujan tidak terlalu tinggi.
"Pertama saya mengapresiasi Gubernur dan Wali Kota yang cepat tanggap. Kedua, musibah ini tidak bisa diprediksi. Dalam sejarah saya 50 tahun, baru kali ini separah ini. Padahal hujan tidak terlalu lebat," ujar Muzihir di Mataram, Kamis.
Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah buruknya tata kelola drainase kota yang banyak dialihfungsikan oleh warga menjadi area parkir dan lapak dagangan, terutama di kawasan padat seperti Sekarbela.
"Pascabanjir, apa yang bisa dilakukan Pemerintah Kota dibantu oleh Provinsi dan BWS? Kalau menurut pengawasan saya, harus ada keberanian Wali Kota menertibkan jalan-jalan yang ditutup oleh warga. Drainase jadi tempat parkir toko," tegasnya.
Baca juga: BNPB lakukan pendataan dampak banjir di Mataram
Muzihir telah turun langsung meninjau 14 titik rawan banjir di Kota Mataram. Ia menyebut kawasan Kekalik dan Sekarbela sebagai titik krusial yang membutuhkan pengerukan sungai dan peninggian jembatan.
"Pantauan saya hari ini, di Sekarbela dan Kekalik, kali wajib dikeruk karena dangkal. Jembatan juga harus ditinggikan. Rumah di atas kali juga harus dibongkar," ungkapnya.
Dalam pengamatannya di beberapa posko pengungsian, kebutuhan akan makanan sudah terpenuhi. Namun warga mengeluhkan kehilangan alat rumah tangga penting.
"Yang dibutuhkan sekarang seperti kompor, panci yang hanyut terbawa arus. Makanan sudah cukup di semua posko. Mereka lebih mengeluhkan perabot rumah tangga dan sebagian selimut," jelas Muzihir.
Baca juga: Warga Bertais minta pemda perbaiki jalan amblas dampak banjir di Mataram
Selain itu ia juga mendorong agar penataan ulang kawasan permukiman padat dilakukan untuk mencegah banjir berulang. Ia mencontohkan wilayah Dasan Agung, Kebon Sari yang memiliki akses jalan di pinggir kali sebagai model penataan.
"BSW harus perbaiki rumah-rumah yang dibangun di atas selokan. Rata-rata dapur dan toilet diambil dari atas kali. Di Mojelok masih ada tanah 3-4 meter bisa dibuat jalan. Warga bisa membalik rumahnya menghadap kali," saran-nya.
Baca juga: Puluhan relawan PMI NTB bersihkan sampah pascabanjir di Mataram
Ia juga menyoroti perumahan elit yang ikut terendam. Menurutnya, ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk lebih selektif dalam menerbitkan izin pengembangan kawasan.
"Kalau perumahan, rata-rata yang elit itu tergenang. Kampung tua jarang. Ini perlu pengetatan perizinan," tegasnya lagi.
Oleh karena itu, Muzihir mendorong Pemkot Mataram agar tidak ragu mengambil kebijakan tidak populer, seperti pembongkaran toko yang berdiri di atas saluran air.
"Di sana ada rumah Wakil Wali Kota. Harus ada keberanian, memang tidak populis tetapi untuk jangka panjang. Di Sekarbela toko mas juga di atas selokan. Jangan takut bongkar," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram pantau wilayah antisipasi bencana hidrometeorologi
Baca juga: Dapur Umum Mataram siapkan 6.000 nasi bungkus untuk korban banjir
Baca juga: Dinkes Mataram berikan trauma healing ke warga terdampak banjir
Baca juga: Sigap atasi Banjir, Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram tuai apresiasi