Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menilai pengelolaan parkir di tiga objek wisata kota itu belum maksimal sehingga perlu inovasi dan kreativitas dari dinas terkait.
"Tiga objek wisata yang pengelolaan parkirnya belum maksimal adalah objek wisata Pantai Ampenan, Loang Baloq dan Pantai Gading," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Padahal, lanjutnya, tiga objek wisata itu kini menjadi pusat keramaian masyarakat sehingga memiliki potensi penerimaan retribusi parkir yang cukup besar apabila dikelola dengan baik.
Pantai Ampenan, misalnya, meskipun tingkat kunjungan di pantai bekas pelabuhan itu sangat tinggi, namun hingga saat ini pendapatan retribusi parkir belum masuk ke daerah.
Kondisi itu terjadi karena areal parkirnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat sekitar. "Jika areal tersebut bisa masuk, tentu dapat menjadi potensi pendapatan daerah yang potensional," katanya.
Kalaupun belum bisa masuk menjadi sumber pendapatan daerah, semestinya Dinas Perhubungan bisa mengatur dan melakukan pengawasan di areal tersebut sehingga ada kejelasan siapa penanggungjawabnya.
"Jangan sampai kalau ada masalah larinya ke dinas, misalnya ada motor hilang yang disalahkan dinas. Padahal areal itu sepenuhnya dikelola warga," ujarnya.
Begitu juga kondisi pada dua objek wisata lainnya yang memiliki kondisi hampir sama dan perlu dikelola maksimal, dengan orientasi untuk keteraturan dan potensi pendapatan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan kreativitas serta ketegasan aparat Dinas Perhubungan dalam menghadapi para juru parkir "bandel".
"Ketegasan ini sangat kami harapkan dari Kepala Dinas Perhubungan yang baru dan saya menaruh harapan besar untuk bisa berinovasi," kata Mohan Roliskana.
"Tiga objek wisata yang pengelolaan parkirnya belum maksimal adalah objek wisata Pantai Ampenan, Loang Baloq dan Pantai Gading," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Padahal, lanjutnya, tiga objek wisata itu kini menjadi pusat keramaian masyarakat sehingga memiliki potensi penerimaan retribusi parkir yang cukup besar apabila dikelola dengan baik.
Pantai Ampenan, misalnya, meskipun tingkat kunjungan di pantai bekas pelabuhan itu sangat tinggi, namun hingga saat ini pendapatan retribusi parkir belum masuk ke daerah.
Kondisi itu terjadi karena areal parkirnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat sekitar. "Jika areal tersebut bisa masuk, tentu dapat menjadi potensi pendapatan daerah yang potensional," katanya.
Kalaupun belum bisa masuk menjadi sumber pendapatan daerah, semestinya Dinas Perhubungan bisa mengatur dan melakukan pengawasan di areal tersebut sehingga ada kejelasan siapa penanggungjawabnya.
"Jangan sampai kalau ada masalah larinya ke dinas, misalnya ada motor hilang yang disalahkan dinas. Padahal areal itu sepenuhnya dikelola warga," ujarnya.
Begitu juga kondisi pada dua objek wisata lainnya yang memiliki kondisi hampir sama dan perlu dikelola maksimal, dengan orientasi untuk keteraturan dan potensi pendapatan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan kreativitas serta ketegasan aparat Dinas Perhubungan dalam menghadapi para juru parkir "bandel".
"Ketegasan ini sangat kami harapkan dari Kepala Dinas Perhubungan yang baru dan saya menaruh harapan besar untuk bisa berinovasi," kata Mohan Roliskana.