Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dengan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dilakukan penyesuaian terhadap struktur belanja melalui efisiensi pengeluaran rutin.
"Reprioritisasi program dan kegiatan berdasarkan urgensi dan dampak langsung terhadap masyarakat," kata Kepala Bapperida Lombok Tengah Lalu Wiranata di Lombok Tengah, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga akan melakukan penundaan atau pengurangan skala proyek-proyek fisik yang belum memasuki tahap kontraktual.
Kemudian peningkatan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan alternatif.
"Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengakses sumber pembiayaan lain," katanya.
Baca juga: Transfer anggaran Lombok Tengah di APBN 2026 dipangkas Rp383 miliar
Pengurangan alokasi transfer pusat berimplikasi langsung terhadap pencapaian target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pada sektor infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam periode perencanaan 2025–2029.
"Total pengurangan dana TKD untuk Lombok Tengah 2026 itu Rp381 miliar," katanya.
Beberapa target yang berpotensi terdampak antara lain penurunan capaian indikator pembangunan jalan kabupaten dan desa. Terhambat nya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis.
Selain itu tertunda nya pembangunan fasilitas publik seperti pasar rakyat dan ruang terbuka hijau.
"Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan revisi terhadap indikator kinerja utama (IKU) RPJMD dan menyusun strategi mitigasi yang mencakup penguatan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah untuk efisiensi pelaksanaan program," katanya.
Baca juga: Anggaran terbatas, Mataram fokus pada proyek infrastruktur prioritas
Lebih lanjut ia mengatakan mitigasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui pendekatan partisipatif dan kemitraan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memahami bahwa tantangan fiskal yang dihadapi saat ini merupakan bagian dari dinamika kebijakan nasional dan global.
"Namun, komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data tetap menjadi prioritas utama," katanya.
Baca juga: Dana transfer pusat berkurang, OPD di Dompu bakal dirampingkan
Baca juga: Menggali uang di tanah sendiri
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB di persimpangan fiskal: Saatnya mandiri dari dana pusat
"Pemerintah daerah juga akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik," katanya.