Mataram (ANTARA) - Industri halal terus berkembang sebagai kekuatan ekonomi global yang bergerak melampaui batas geografis maupun kultur. 

Ia bukan lagi dipahami sekadar sebagai pemenuhan standar keagamaan, melainkan sebagai jaminan kualitas, keamanan, dan daya saing. 

Dalam konteks Indonesia, geliat industri halal semakin kuat seiring meningkatnya kebutuhan pasar domestik dan peluang ekspor yang terbuka lebar. 

Setiap daerah dituntut bukan hanya memiliki potensi, tetapi juga kemampuan membangun ekosistem halal yang terintegrasi. 

Di sinilah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil posisi penting dalam percaturan ekonomi halal nasional.

Beberapa waktu terakhir, berbagai forum dan seminar menghadirkan gairah baru dalam membahas masa depan industri halal di NTB. 

Keramaian para pelaku UMKM, pejabat daerah, hingga jejaring pemasaran halal menandai optimisme bahwa daerah ini memiliki peluang besar untuk melompat lebih tinggi. 

Kehadiran Halal Network International (HNI) dalam berbagai forum lokal menjadi simbol bahwa narasi industri halal di NTB bukan lagi wacana, tetapi aspirasi ekonomi yang ingin diraih secara nyata.

NTB kerap disebut sebagai salah satu wilayah yang paling siap mengembangkan industri halal di kawasan timur Indonesia. 

Basis masyarakat muslim yang kuat, kekayaan bahan baku agromaritim, hingga tumbuhnya UMKM menjadi modal awal yang menjanjikan. 

Namun potensi tidak akan berarti tanpa kemampuan menata ekosistem halal dari hulu ke hilir. 

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa ekonomi syariah harus menjadi motor penggerak UMKM. 

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 menunjukkan aset perbankan syariah di NTB telah mencapai Rp24,85 triliun, memberi ruang pembiayaan yang lebih luas bagi industri halal.

Pekerjaan besar yang kini dihadapi ialah membangun ekosistem halal yang terpadu. Dinas Perindustrian NTB selama beberapa tahun terakhir mendorong percepatan sertifikasi halal sebagai pintu masuk utama. 

Pada 2024, sebanyak 1.000 UMK memperoleh sertifikat halal gratis. Namun sertifikasi hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya terletak pada penguatan rantai pasok halal yakni standarisasi, kualitas, kapasitas produksi, dan akses pasar. 

Di sinilah kolaborasi dengan HNI menjadi relevan, karena jejaring tersebut tidak hanya menawarkan pasar, tetapi ekosistem lengkap mulai dari produksi hingga distribusi melalui platform HalMall.

Sektor agromaritim NTB menyimpan potensi besar sebagai penopang industri halal. Produk seperti minyak kelapa, gula aren, kopi, rempah, hingga tanaman herbal memiliki nilai kompetitif. 

Bank Indonesia NTB sejak 2021 telah memperkenalkan pendekatan Halal Value Chain (HVC) untuk memastikan seluruh proses produksi hingga pemasaran bergerak terintegrasi. 

Upaya ini semakin selaras dengan rencana pembangunan Kawasan Halal Industri Terpadu (Halal Industrial Park) di Sekotong dan Pujut yang diharapkan menjadi pusat produksi halal modern.

Belajar dari Kawasan Industri Halal Safe and Lock di Sidoarjo, NTB memahami bahwa industri halal tidak cukup dibangun dengan regulasi. Ia membutuhkan tata ruang, klaster industri, hingga manajemen kawasan yang matang. 

Dengan arah itu, NTB berpeluang menjadi pelopor industri halal regional, tetapi PR besar masih menanti. Standardisasi produk yang belum merata, kapasitas produksi terbatas, rendahnya literasi ekonomi syariah, hingga minimnya investasi besar harus segera diatasi.

Kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan syariah, HNI, dan Bank Indonesia adalah langkah penting, tetapi harus dikawal agar tak berhenti di ruang seminar. 

Pelaku IKM perlu merasakan dampak nyata yakni pendampingan, akses pembiayaan, bahan baku, hingga pasar digital. Masyarakat pun perlu didorong masuk ke ekosistem halal bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai bagian dari rantai ekonomi.

Industri halal NTB kini berada di persimpangan antara peluang dan ketidaksiapan. Momentum sudah ada yakni sertifikasi meluas, ekosistem mulai terbentuk, HVC diperkenalkan, dan kawasan industri halal direncanakan. Yang dibutuhkan adalah percepatan eksekusi. 

Jika NTB mampu memastikan strategi halal berjalan menyatu dengan hilirisasi agromaritim dan pariwisata halal, daerah ini bukan hanya menjemput peluang global, tetapi membangun fondasi kemandirian ekonomi umat.

Pada titik itu, industri halal bukan sekadar label, tetapi gerakan ekonomi kolektif yang menguatkan martabat daerah sekaligus menempatkan NTB sebagai bagian penting dari peta halal dunia.

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mandalika dan pertaruhan besar di pintu laut baru
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Saat NTB menguji jalan baru penghukuman
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menjemput tiket murah di Bali-NTB-NTT
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Sekolah rakyat dan ikhtiar memutus rantai kemiskinan NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Membaca ulang arah kereta gantung Rinjani
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menguatkan tata kelola Rinjani-Tambora
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Irigasi NTB dan jalan panjang kedaulatan pangan


Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2025