Mataram (ANTARA) - Pupuk bersubsidi kembali menjadi penopang utama pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal 2026.
Ketersediaan stok yang relatif aman, penebusan yang semakin mudah melalui KTP atau Kartu Tani, serta penurunan harga eceran tertinggi memberi sinyal positif bagi keberlangsungan musim tanam.
Dari sisi kebijakan, negara tampak hadir lebih awal dan lebih terstruktur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun kelancaran awal tahun tidak serta-merta menutup persoalan mendasar dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Tahun 2026 justru menjadi fase krusial karena menempatkan sistem distribusi pupuk pada persimpangan antara kemajuan digital dan tantangan pengawasan lapangan.
Di titik inilah efektivitas kebijakan diuji, bukan hanya dari jumlah pupuk yang tersedia, tetapi dari keadilan akses dan ketepatan sasaran.
Digitalisasi penebusan pupuk melalui iPubers dan basis data e-RDKK dirancang untuk memotong rantai penyimpangan. Petani yang terdaftar dapat menebus pupuk sesuai alokasi dan harga resmi. Secara normatif, sistem ini menjanjikan transparansi.
Data penyaluran hingga akhir 2025 menunjukkan realisasi yang tinggi, sementara stok awal 2026 dinyatakan mencukupi. Penurunan HET hingga sekitar 20 persen juga memberi ruang bagi efisiensi biaya produksi.
Namun realitas lapangan memperlihatkan sisi lain. Ketimpangan antara kebutuhan dan alokasi masih muncul di sejumlah wilayah, terutama untuk jenis pupuk tertentu seperti NPK.
Ketika alokasi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil, ruang rawan terbuka. Keluhan tentang harga di atas HET, distribusi tidak utuh, dan kelangkaan semu kembali terdengar sepanjang 2025.
Ini menegaskan bahwa sistem digital belum sepenuhnya menutup celah di tingkat hilir.
Paradoks kebijakan subsidi kembali tampak. Negara mengucurkan anggaran besar dan membangun sistem canggih, tetapi manfaatnya berisiko tergerus oleh praktik tidak sehat di lapangan.
Dalam konteks NTB yang bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang ekonomi, gangguan kecil dalam distribusi pupuk dapat berdampak luas pada produksi dan kesejahteraan petani.
Tahun 2026 juga menandai pengetatan kriteria penerima subsidi, dengan batasan luas lahan dan komoditas prioritas. Secara kebijakan, langkah ini rasional untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Namun implementasinya sangat bergantung pada akurasi data. e-RDKK tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan potret dinamis kondisi pertanian di lapangan. Tanpa pembaruan data yang jujur dan rutin, ketimpangan alokasi akan terus berulang.
Upaya mendorong penggunaan pupuk organik subsidi menunjukkan kesadaran akan keberlanjutan. Namun rendahnya serapan mengindikasikan bahwa perubahan pola pemupukan tidak bisa instan.
Edukasi, pendampingan, dan insentif perlu berjalan seiring agar subsidi tidak hanya menjaga produksi jangka pendek, tetapi juga kesehatan tanah jangka panjang.
Pengawasan distribusi pupuk yang melibatkan banyak pihak menegaskan betapa strategisnya komoditas ini. Namun pengawasan yang efektif semestinya bersifat preventif.
Transparansi harga, keterbukaan informasi alokasi, serta pelibatan kelompok tani sebagai pengawas sosial dapat memperkuat sistem dari bawah.
Pada akhirnya, pupuk bersubsidi adalah cermin relasi negara dan petani. Tahun 2026 menunjukkan bahwa arah perbaikan telah ditempuh, tetapi konsistensi menjadi tantangan utama. Tanpa tata kelola yang jujur, akurat, dan berkelanjutan, subsidi berisiko kehilangan maknanya.
Sebaliknya, jika dikelola dengan benar, pupuk bersubsidi bukan hanya menopang satu musim tanam, melainkan memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah dan nasional.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB -Kapal pesiar di NTB dan ujian nilai tambah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ujian kemandirian PAD NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Narkoba di NTB yang tak kunjung padam
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menata arah NTB menuju 2026
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Cuaca tak berpola menguji NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Rinjani dan Tambora butuh jeda
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menakar siaga bencana NTB di musim libur
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Langit NTB tak lagi longgar
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Libur panjang, Pelayanan publik NTB dipertaruhkan
