Sumbawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 mencapai angka 91,88 persen.
"Di awal 2026 ini, marilah kita jadikan sebagai titik tolak untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas demi kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat yang kita cintai ini,” ujar Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah saat apel pagi di halaman kantor bupati di Sumbawa Barat, Selasa.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya para Kepala OPD dan ASN, atas dedikasi dan kerja keras selama tahun 2025.
Bupati menyoroti keberhasilan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang mencapai 91,88 persen menempatkan Sumbawa Barat dalam kategori terbaik tingkat nasional.
"Kinerja pendapatan juga menyentuh angka fantastis 140 persen menjadikannya yang terbaik pertama di tingkat nasional hingga akhir tahun lalu," katanya .
Baca juga: APBD Sumbawa Barat Defisit Rp200 Miliar
Ia mengatakan keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
Lebih lanjut, sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan program kerja, ia meminta kepada para kepala OPD untuk membangun komunikasi yang baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses audit terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah Tahun Anggaran 2025.
“Saya berharap kepada seluruh Kepala OPD beserta jajarannya untuk bersikap akomodatif, kooperatif, dan transparan terhadap segala tahapan dan proses yang dilakukan," katanya.
Ia juga menekankan kepada Kepala OPD agar dokumen audit disiapkan semua, dirapikan, dan dicek kembali agar tidak ada yang terlewat, tidak ada yang kurang, dipilah dengan baik.
"Sehingga kita bisa menjalani pemeriksaan keuangan ini dengan baik dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita dapatkan secara berturut-turut selama 11 tahun terakhir,” katanya.
Bupati, menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.
"Program yang dilaksanakan harus tetap sesuai aturan," katanya.
