Lombok Timur (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan, pekerja fisik peningkatan infrastruktur di APBD 2026 tetap ada, meskipun transfer keuangan daerah (TKD) mengalami penyesuaian hingga Rp402 miliar.
"Tetap ada kegiatan fisik untuk peningkatan infrastruktur jalan. Di APBD 2026 kegiatan masih ada," kata Kepala Kadis PUPR Lombok Timur Achmad Dewanto Hadi di Lombok Timur, Sabtu.
Ia mengatakan, pada 2026 Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk jalan masih ada yang didapatkan senilai Rp 7 miliar. Kemudian DAK untuk proyek air minum sebesar Rp4 miliar dan sanitasi Rp2,9 miliar, yang sebelumnya diusulkan melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI).
"Dengan adanya penyesuaian TKD 2026, bukan berarti PUPR akan menganggur. Bahkan beberapa kegiatan tahun 2026 akan ditangani oleh PUPR diantaranya percepatan perbaikan jalan yang menggunakan sistem tahun jamak," katanya.
"Walaupun DAK juga terdampak. Kan tahun jamak kita yang kerjakan, malah pekerjaan tahun 2026 banyak," katanya.
Baca juga: Pendapatan daerah Lombok Timur 2026 ditargetkan capai Rp3,072 triliun
Ia mengatakan, percepatan perbaikan jalan 2026 saat ini sudah berproses, untuk percepatan perbaikan jalan melalui skema tahun jamak, terdapat sekitar 52 ruas jalan hotmix dan 11 ruas jalan lapen akan diperbaiki, dengan total panjang sekitar 165 kilometer
"Titik perbaikan ini hampir tersebar di 21 kecamatan di Lombok Timur," katanya.
Ia mengatakan, adapun untuk pekerjaan air minum tahun depan, yang akan dilakukan ialah penambahan kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) SPAM Pantai Selatan di Desa Kotaraja, yang saat ini hanya 50 liter per detik, menjadi 100 liter per detik.
"Proses penambahan debit air saat ini sudah mulai dilakukan," katanya.
Diharapkan pada akhir Desember ini, debit 100 liter per detik itu sudah bisa terpenuhi. Termasuk penambahan jaringan ke rumah warga di Desa Ekas Buana, maupun ke desa-desa yang belum tersentuh SPAM Pantai selatan.
"Komitmen kita dengan Direktorat air minum, SPAM Pantai selatan ini akan melayani 8 ribu sambungan rumah. Tahun 2025 ini ada sekitar 3.500 SR yang sudah terpasang, kami akan tambah lagi,” katanya.
Baca juga: Anggaran infrastruktur di Lombok Timur capai Rp250 miliar
Sebelumnya, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyebut setelah adanya kebijakan penyesuaian transfer daerah, membuat program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemkab Lombok Timur kurang optimal.
Tantangan mendasar adalah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik serta permasalahan kemiskinan.
"Kami harap semua OPD harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Agar dapat mengoptimalkan program dan kegiatan pemerintah pusat, terutama yang selaras dengan visi misi kita," katanya.
Presiden juga telah menginstruksikan agar kepala daerah maupun OPD untuk rajin-rajin ke Kementerian menjemput program. Bahkan beberapa hari lalu ia telah mengunjungi sejumlah kementerian.
Salah satu kementerian yang didatangi ialah Kementerian PU untuk menyampaikan kondisi jalan di Lombok Timur. Meskipun Pemkab telah mengalokasikan anggaran dengan skema tahun jamak, anggaran tersebut belum mampu memperbaiki semua ruas jalan yang d kondisinya rusak.
"Kami sudah sampaikan supaya Kementerian PU bisa membantu menganggarkan untuk perbaikan jalan-jalan, karena jika hanya mengandalkan anggaran tahun jamak, hanya sebagian yang bisa diperbaiki," katanya.
