Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pemerintah provinsi tetap memberi perhatian yang sama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
"Saya mohon maaf sekiranya pernyataan Kadis PURP menyinggung sebagian masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa. Saya sangat yakin, maksudnya bukan untuk mengabaikan kondisi jalan di Sumbawa," ujarnya di Mataram, Senin.
Iqbal menyatakan Proposal pengajuan pembangunan jalan pada umumnya mempertimbangkan jumlah masyarakat penerima manfaat. Itulah sebabnya banyak usulan perbaikan dan pembangunan jalan di wilayah-wilayah yang penduduknya sedikit tidak langsung direspon.
"Yang diperhatikan daerah padat dan paling sering dilalui masyarakat," bebernya.
Baca juga: Viral!! Jalan lintas Sape-Bima di penuhi lumpur
Baca juga: NTB butuh peta jalan pelatihan tenaga kerja untuk lima tahun
Baca juga: Pembangunan Jalan Bypass Lembar-Kayangan Lombok dimulai 2027
Meski begitu, sambung Iqbal, Pemprov NTB mencoba melawan kebiasaan tersebut. Dalam sembilan bulan terakhir, justru pemerintahan memberikan perhatian khusus kepada Pulau Sumbawa.
"Sebagian besar proyek jalan berada di Pulau Sumbawa, termasuk tiga ruas jalan antar kecamatan yang relatif sepi penduduk," ujarnya.
Disinggung soal penggeseran Kadis PUPR akibat pernyataannya soal pembangunan jalan di Pulau Sumbawa, menurut Iqbal, hal tersebut sudah selesai. Tak perlu lagi dibesar-besarkan.
"Kan sudah klarifikasi, saya rasa sudah cukup. Apalagi memang tidak ada niat jelek. Hanya kurang tepat membahasakan saja," katanya.
Sebelumnya Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan selaku Kepala Dinas PUPR NTB, jika ada pernyataannya yang disalah artikan.
"Selaku pribadi dan Kepala Dinas PUPR NTB dengan kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekaligus ingin meluruskan maksud dari penggalan video tersebut," ujarnya.
Penegasan ini disampaikan Sadimin untuk meluruskan beredar-nya potongan video dialog Kamis-an yang diadakan Dinas Kominfotik NTB pada Kamis (27/12) yang menimbulkan banyak persepsi multi tafsir di masyarakat NTB.
Ia menegaskan bahwa tidak ada perbedaan penanganan infrastruktur konektifitas di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Penanganan infrastruktur antara Lombok dan Sumbawa tidak bisa dilakukan semuanya, lantaran anggaran yang terbatas, sehingga dilakukan berdasarkan skala prioritas baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Mengingat panjang jalan provisi antara Pulau Lombok mencapai 500 kilometer lebih pendek di banding Pulau Sumbawa yang memiliki panjang 900 kilometer lebih. Maka di tahun 2025, Pemprov NTB lebih mengutamakan Pulau Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp58 miliar dan Pulau Lombok Rp35 miliar, namun walaupun anggaran Pulau Sumbawa lebih besar tetapi tidak bisa mengkover semuanya.
"Yang ditangani diprioritaskan mulai dari jalan yang Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)-nya tinggi dan yang lebih dibutuhkan masyarakat," katanya.