Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga mendorong dilakukannya audit ekologi dan infrastruktur yang komprehensif untuk mengungkap penyebab bencana di Pulau Sumatera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
“Atas nama kemanusiaan dan tanggung jawab untuk melindungi rakyat di masa depan, saya mendesak dan akan memperjuangkan dilakukannya audit ekologis dan infrastruktur yang komprehensif dan independen atas penyebab bencana ini,” kata Sabam Sinaga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Desakan ini disampaikan menanggapi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 604 orang meninggal dunia dan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak hingga akses jalan antarwilayah yang terputus.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatera Utara ini menyebutkan sejumlah faktor yang perlu ditelaah, antara lain tata kelola lingkungan terkait isu kayu gelondongan, kesiapan infrastruktur, dan penerapan tata ruang serta mitigasi bencana.
Audit tersebut, menurutnya, bukan untuk mencari kambing hitam melainkan untuk menemukan akar masalah secara ilmiah. Tujuannya adalah memperbaiki kebijakan agar tragedi serupa tidak terulang.
“Hal ini menjadi agenda prioritas. Solidaritas saat tanggap darurat sangat penting, tetapi pencegahan melalui kebijakan yang cerdas dan berkelanjutan adalah bentuk tanggung jawab tertinggi kami kepada rakyat,” tuturnya.
Baca juga: Anggota DPR RI ingatkan bahaya bencana ekologis di NTB
Sabam juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara.
"Data dari BNPB yang menyebutkan 604 jiwa meninggal dan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak adalah angka yang sangat memilukan dan harus menjadi perhatian serius kita semua," kata Sabam.
Anggota DPR RI yang juga Ketum Perkumpulan Kerukunan Umat Pentakosta Indonesia (PERKUPI) ini juga menyoroti kompleksitas kerusakan yang terjadi, seraya mempertanyakan apakah ada faktor di luar curah hujan ekstrem yang turut memperparah bencana.
Baca juga: Baleg DPR mencabut RUU Danantara sampai RUU Kejaksaan dari Prolegnas 2026
“Jika hanya soal curah hujan, sejarah mencatat Sumatera Utara telah mengalami hujan dengan intensitas tinggi sebelumnya. Namun, kompleksitas dan skala kerusakan kali ini menunjukkan adanya akumulasi masalah,” ujarnya.