Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kebudayaan mendukung upaya penanganan dampak bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara di Pulau Sumatera.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa balai-balai pelestarian kebudayaan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah diminta mendirikan posko penanganan dampak bencana alam.
"Sudah meminta agar Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini semacam menjadi posko," katanya.
"Selain menjadi posko informasi, pendataan, cakar-cakar budaya ini juga tentu membantu masyarakat sekitar yang terkena dampak dan juga masyarakat yang berada di sekitar situs," ia menambahkan.
Melalui posko-posko tersebut, ia mengatakan, Kementerian Kebudayaan akan mendata kebutuhan seniman, budayawan, serta petugas dan juru pelihara cagar budaya yang terdampak bencana.
"Juru pelihara ini sebenarnya sangat penting, karena mereka adalah yang menjaga dan memelihara situs-situs budaya atau cagar-cagar budaya yang ada di tiga daerah tersebut, yang sehari-hari memang mereka itu tugasnya adalah memelihara, membersihkan," katanya.
Baca juga: Baznas mendirikan dapur umum korban banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar
Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus berusaha membantu warga yang terdampak bencana alam, termasuk mengupayakan penyediaan pangan, tempat tinggal, bahan bakar, dan layanan telekomunikasi.
Penanganan situs sejarah dan cagar budaya yang terdampak bencana, menurut dia, akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas.
"Kementerian Kebudayaan berkomitmen tentu menjaga warisan kebudayaan bangsa, memastikan kesejahteraan para pelaku kebudayaan," katanya.
Baca juga: Kapolri mengerahkan personel tangani bencana sesuai instruksi Presiden
Selain itu, ia mengemukakan pentingnya penerapan kebijakan dan program berkelanjutan untuk mencegah bencana alam sebagaimana yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara berulang.
"Jangan sampai ada pembalakan liar, yang menjadi salah satu penyebab. Saya kira juga nanti perlu dipikirkan langkah-langkah yang lebih sustainable," katanya.
"Drainase harus menjadi salah satu prioritas nantinya ya, setelah mitigasi tanggap darurat, mungkin dalam tahap rehabilitasi, kemudian ini harus menjadi salah satu prioritas," ia menambahkan.