Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk satuan tugas pembinaan dan penertiban kegiatan berusaha di wilayah perairan untuk mengakselerasi keberlanjutan peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
"Satuan tugas tersebut dibentuk pada tahun 2026," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim dalam pernyataan di Mataram, Senin (22/12).
Muslim mengatakan satuan tugas pembinaan dan penertiban usaha perairan memiliki tugas untuk mengakselerasi keberlanjutan peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR selaras dengan gerakan Desa Berdaya, ketahanan pangan, dan perlindungan sumber daya kelautan serta perikanan.
Baca juga: Gubernur NTB minta dukungan KKP dalam hilirisasi industri kelautan
Pelaku usaha perikanan perlu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah NTB dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui harmonisasi penggunaan dana CSR secara proporsional.
Melalui satuan tugas tersebut, pemerintah daerah menjamin pelaksanaan kegiatan berusaha secara yang aman, damai dan berkelanjutan.
Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah daratan selebar 1,96 juta hektare dan wilayah lautan seluas 2,79 juta hektare yang terdiri Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Baca juga: Pemprov NTB menetapkan tiga klaster pengembangan industri perikanan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024 sampai 2044 menyebutkan luas kawasan pariwisata lebih kurang 32.808 hektare yang di antaranya adalah perairan kawasan Gili Indah, perairan kawasan Kuta, dan perairan kawasan Teluk Saleh.
Pemerintah NTB berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif, sekaligus memastikan kehadiran perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga penanganan anak tumbuh kerdil.
Lebih lanjut Muslim menyampaikan penguatan industri kelautan dan perbaikan tata kelola investasi adalah strategi mengurangi ketergantungan terhadap usaha tambang dan mendorong terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta berdaya saing.